Tolak Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Didi Riyadi Tulis Surat Terbuka untuk Presiden

Tertanggal 16 Juli 2021, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah berlangsung selama 10 hari. Namun, kasus harian Covid-19 masih belum mengalami penurunan. Sebaliknya, kasus malah mencapai rekor tertinggi setiap harinya. PPKM Darurat selama 2 pekan dinilai kurang signifikan, wacana perpanjangan menjadi 6 minggu kencang terdengar. Meski masih simpang-siur, kabar ini telah menuai pro dan kontra.

Didi Riyadi, salah satu figur publik yang ikut menanggapi wacana perpanjangan PPKM Darurat. Bahkan ia sengaja menulis surat terbuka yang ditujukan pada Presiden Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi. Dalam surat terbuka itu, ia menyatakan sikap tegas menolak perpanjangan PPKM Darurat. Tak cuma menolak, Didi pun memgusulkan 4 usulan alternatif agar perpanjangan PPKM Darurat tidak terjadi.

Merasakan dampak pandemi dan melihat orang-orang bernasib sama, Didi Riyadi menyuarakan penolakan perpanjangan PPKM Darurat lewat surat terbuka

View this post on Instagram

A post shared by Didi Riyadi (@didiriyadi_official)

“Kepada yg terhormat :
Bapak Presiden RI
Ir. Joko Widodo
.
.
Perkenankan saya menyampaikan surat terbuka pertama saya.
Mohon maaf atas segala kekurangan nya 😊🙏🏻,” tulis Didi di Instagram.

Pandemi Covid-19 belum menemui ujung penyelesaian. Imbasnya, semua orang merasakan dampak yang cukup berat. Bukan cuma berdampak buruk pada kesehatan dan keselamatan, pandemi telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan atau penghasilan. Sebagai pekerja dunia seni dan hiburan, Didi merasakan betul dampak pandemi. Nasib serupa pun dialami banyak orang, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Melihat orang-orang kehilangan pekerjaan dan usahanya gulung tikar, Didi dengan tegas menolak wacana perpanjangan PPKM Darurat.

“Simple aja Pak, sudah pasti banyak yang kena imbasnya terlebih lagi soal perut, banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga,” tulis Didi dalam salah satu poin penolakannya, Kamis (15/7).

Menurut Didi, banyak orang yang menutup usahanya, karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seniman dan musisi pun sudah tidak bisa tampil di panggung lagi sejak awal pandemi hingga sekarang. Sayangnya, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi seperti PSBB, PPKM Skala Mikro, sampai PPKM Darurat belum membuah hasil yang memuaskan. Bahkan Didi menilai perpanjangan PPKM Darurat tidak bisa meredam penyebaran virus. Kebijakan ini tak ubahnya buah simalakama. Artinya, orang mati karena virus atau mati karena kelaparan.

Bila benar-benar diterapkan, perpanjangan PPKM dinilai tidak terlalu efektif. Didi mengusulkan kebijakan yang lebih ramah masyarakat kelas menengah ke bawah

Surat terbuka Didi Riyadi untuk Presiden Jokowi | Instagram @didiriyadi_official

Dalam pengamatan Didi, baik saat melihat orang-orang sekitar ataupun pemberitaan di media, kebijakan PPKM Darurat hanya ‘menguntungkan’ segelintir orang. Sementara itu, kebijakan tersebut justru semakin merugikan mereka yang cuma menggantungkan hidup dari pendapatan sehari-hari. Buruh harian atau buruh lepas mungkin tidak bekerja di sektor esensial, tapi penghasilan mereka dari pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan keluarganya.

“Banyak orang seperti buruh harian atau lepasan yang hanya digaji kalau dia kerja terlepas pekerjaannya tidak kritikal dan tidak esensial bagi negara tapi kritikal dan esensial bagi keluarganya,” terang Didi.

Sama halnya dengan mereka mendapatkan uang dari hasil dagangan. Menurut Didi, pekerja dengan gaji bulanan tak terlalu kena imbas pandemi. Berbeda dengan pekerja tanpa gaji bulanan yang tentu lebih merasakan dampak buruknya. Ia menyarankan pemerintah untuk memeriksa data BPS (Badan Pusat Statistik) agar jumlah pekerja tanpa gaji bulanan tersebut bisa dipastikan dengan jelas. Sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ramah untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Pasalnya, kebijakan selama ini belum berpihak pada masyarakat lapisan sosial tersebut. Padahal mereka yang paling terdampak pandemi.

Daripada memperpanjang PPKM Darurat, Didi mengusulkan 4 poin sebagai alternatif kebijakan untuk pemerintah

Didi menyadari pandemi telah menciptakan bencana luar biasa bagi umat manusia. Sebagai negara yang terkena imbas, banyak sektor di Indonesia yang mengalami perubahan mulai dari pendidikan, ekonomi, sampai dunia seni dan hiburan. Pemerintah pun telah berusaha menangani penyebaran virus di tengah kondisi yang tak mudah. Sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian, Didi menyampaikan usulan alternatif yang bisa dipertimbangkan pemerintah. Sehingga pemerintah tidak perlu memperpanjang PPKM Darurat yang rentan ‘mencekik’ rakyat kelas menengah ke bawah.

” Bila PPKM Darurat tidka berdampak signifikan dan berkorelasi dengan penurunan kasus Covid-19, maka mohon pertimbangkan:

a. Evaluasi strategi kebijakan dan koordinasi antar lembaga

b. Sosialisasi dan edukasi semasif-masifnya tentang penangan bagi yang terpapar Covid-19 dan pola hidup sehat untuk melawan Covid-19,” usul Didi.

Tak sampai disitu aja, Didi juga menyarankan pemerintah untuk menggali ide dan terobosan baru. Jadi, kebijakan yang diambil tidak melulu bersifat aturan, tapi kebijakan yang bersifat solutif bagi masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak hanya mendata mereka yang terpapar Covid-19. Pemerintah juga perlu mendata siapa aja yang terdampak pandemi. Lewat surat terbuka itu, Didi berharap 4 usulan idenya dipertimbangkan dengan baik. Apalagi curahan hati dan ide yang ditulisnya mewakili sebagian rakyat Indonesia.