Sulitnya Tahapan Menjadi Dokter Spesialis Membuat Indonesia Krisis Dokter Spesialis

Indonesia yang memiliki sekitar 278 juta warga negara dan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia tentunya pemerintah harus menyediakan berbagai pelayanan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan. Ketersediaan dokter merupakan salah satu faktor utama dalam tercapainya pelayanan kesehatan yang baik. Namun, Indonesia ternyata kekurangan dokter terutama dokter spesialis. Menurut KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) per 6 Desember 2022, hanya terdapat sekitar 54.100 dokter spesialis dari sekitar 122.000 dokter di Indonesia. Hal itu diduga karena sulitnya tahapan untuk menjadi dokter spesialis.

Dokter spesialis adalah seseorang yang telah lulus dalam program pendidikan dokter spesialis di Indonesia atau lulusan program dokter spesialisasi dari luar negeri yang telah mengikuti penyetaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Ada banyak ketentuan yang wajib dijalankan untuk menjadi seorang dokter spesialis. Dikutip dari laman resmi SPMB UNS, berbagai persyaratan untuk mendaftar dalam salah satu program pendidikan dokter spesialis (PPDS) diantaranya adanya batasan usia, skor TOEFL, nilai IPK, surat rekomendasi, dan masih banyak lagi.

Persyaratan untuk menjadi dokter spesialis sangatlah banyak dan menyulitkan. Surat rekomendasi menjadi salah satu persyaratan yang banyak dikeluhkan. Surat tersebut mencakup surat rekomendasi dari IDI, surat rekomendasi tertulis perorangan, dan surat rekomendasi dari Kolegium Dokter Primer Indonesia. Selain perlu mendapatkan surat rekomendasi, calon PPDS juga harus menyiapkan biaya yang cukup tinggi. Biaya sumbangan awal dapat mencapai ratusan juta rupiah. Mirisnya, mahasiswa PPDS tidak diizinkan untuk berpraktik mandiri sebagai dokter umum selama ia masih dalam tahap pendidikan dokter spesialis. Hal itu karena surat izin praktik mereka dicabut selama menjadi mahasiswa PPDS. Tentunya, para mahasiswa sulit mendapatkan dana untuk membayar uang kuliah. Selain itu, selama menempuh pendidikan, mahasiswa PPDS seperti bekerja tanpa dibayar. Mereka kerap kali mendapat tugas untuk menjaga IGD dan poliklinik spesialis.

Banyak dari kalangan dokter umum enggan untuk mengenyam studi lanjut menjadi dokter spesialis karena sulitnya tahapan-tahapan yang akan mereka jalani, seperti banyaknya persyaratan, biaya yang fantastis, dan kebijakan pendidikan yang menyulitkan. Tentunya, hal itu bisa menjadikan produksi dokter spesialis menjadi berkurang setiap tahunnya sehingga perlu ada perubahan kebijakan berkaitan dengan tahapan-tahapan menjadi dokter spesialis, seperti penghapusan surat rekomendasi, pengadaan program beasiswa, dan perubahan kebijakan pendidikan. Hal ini perlu diperhatikan baik pemerintah maupun institusi penyelenggara program pendidikan dokter spesialis di Indonesia.