Pantau Banjir Berbasis Aplikasi, Wujud Jakarta Kota Digital

Banjir merupakan fenomena alam atau bencana alam dimana saat aliran air yang berlebihan merendam daratan. Ketika air ini tidak dapat lagi ditampung dan mengalami hambatan untuk mengalir ke laut akhir nya air tersebut menggenangi daratan di sekitar nya. Provinsi Daerah Ibu Kota (DKI) Jakarta adalah salah satu dari sekian banyak provinsi di Indonesia yang memiliki masalah dengan bencana banjir. Tidak jarang bencana banjir di DKI Jakarta menjadi isu berskala nasional, mengingat selain sebagai pusat pemerintahan DKI Jakarta juga menjadi pusat bisnis di sekitar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Berada di dataran rendah dan dekat dengan pinggir laut lah menjadi salah satu dari sekian banyak faktor penyebab banjir di DKI Jakarta. Sejarah mencatat bahwa Jakarta telah melanda bencana ini ketika nama nya masih Batavia. Menurut catatan sejarah Ibukota Jakarta telah dilanda banjir sejak tahun 1621.

Banjir sudah menjadi bencana alam yang begitu akrab bagi warga dan  pemerintah DKI Jakarta dari tahun ke tahun. Tidak bisa diam saja, pemerintah kota Jakarta telah melakukan banyak cara dalam mencegah dan menanggulangi bencana tahunan ini.Tanggul anti banjir, sumur resapan hingga Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur pun sudah dibangun guna mencegah datang nya bencana ini. Kondisi geografis Jakarta dan juga curah hujan yang begitu ekstrim ketika sudah memasuki musim penghujan setiap tahun menjadi tantangan bagi kota ini. Tidak sering langkah antisipasi pun terkesan gagal karena air tetap saja menggenangi beberapa ruas ibu kota. Petugas dan pompa air pun harus siap siaga membersihkan air yang menggenang.Namun ada yang menarik pada penanggulangan banjir baru baru ini.

Lapor banjir berbasis aplikasi

Seperti yang kita ketahui pada Sabtu 20 Februari 2021 DKI Jakarta kembali diterjang banjir dikarenakan curah hujan yang sangat esktrim pada hari Jumat sebelumnya. Banjr pun juga terjadi dibeberapa kota sekitar nya seperti Depok dan Bekasi. Sesuatu yang menarik pada penanggulangan banjir oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta kali ini adalah penyebaran informasi titik banjir yang sangat cepat. Tidak perlu waktu lama pada pukul 14.53 WIB pemerintah ibu kota sudah dapat mengidentifikasikan 30 titik banjir beserta kisaran ketinggian air nya. Hal ini terjadi karena pada bencana banjir kali ini pemerintah kota Jakarta memanfaatkan sebuah aplikasi dan sistem informasi bernama  JAKI sebuah singkatan dari Jakarta Kini dan juga menggunakan web pantau banjir sebagai laman publikasi informasi banjir.

Bukan hanya sebagai sarana publikasi info banjir namun JAKI lewat fitur bernama JakPantau dapat menjadi aplikasi atau platform masyarakat melaporkan titik banjir serta memberikan deskripsi lengkap berupa alamat dan  kondisi banjir yang mereka temukan. Hasil laporan yang diterima dari masyarakat akan mempermudah kerja tugas pemerintah untuk menentukan skala prioritas penanggulangan banjir. Tidak hanya itu hasil laporan yang ada juga akan dipublikasikan beserta status terkini daerah pelaporan tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi terkini daerah tersebut. Hal tersebut juga mempengaruhi kecepatan pemerintah kota Jakarta dalam menanggulangi banjir, hanya butuh 1 hari untuk banjir tahun ini surut dan pergi dari ibu kota.

Sebagai sarana publikasi tentang banjir, JakPantau dapat dikatakan sangat informatif Tidak hanya menginformasikan titik banjir yang ada di Jakarta namun. Fitur JakPantau ini juga menyediakan informasi seperti berita tentang banjir terkini, prakiraan cuaca, data tinggi muka air beserta statusnya dari pos pengamatan dan pintu air, status operasional pompa air tersedia dan beberapa data banjir lain nya.

Implementasi E-Government

Pemerintah melalui Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government memiliki harapan yang cukup besar atas terimplementasinya kebijakan terkait pengembangan e-government. Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta terus digenjot untuk mengimplementasikan serta mengembangkan penerapan e-government. Sejak tahun 2014 pengimplementasian konsep e-government sangat gencar di Jakarta ditambah diresmikannya Jakarta Smart City oleh Gubernur Basuki Tjahja Purnama. Sejak saat itu implementasi e-government di Jakarta terus berkembang pesat, termasuk salah satu fitur yang saya sebutkan diatas.

Namun menjadi pertanyaan, sudah sampai tahap mana perkembangan e-government di DKI Jakarta? Dalam tahapan implementasi e-government  menurut Baum dan Maio (2000) setidak nya ada 3 tahapan penting antara lain  (1) Pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. (2) Adanya interaksi antara kantor pemerintahan dan masyarakat melalui e-mail. (3) Masyarakat dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal  balik. Jika berdasar pada pandangan Baum dan Maio kota Jakarta telah berhasil menerapkan konsep e-government secara menyeluruh terutama jika dilihat lewat fitur JakPantau telah memenuhi tahapan ke (3) walaupun transaksi yang dilakukan bentuk nya non-finansial dan lebih terfokus pada pelayanan publik.

Berbeda dengan Baum dan Maio,  Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)  memiliki interpretasi tersedniri mengenai tahap kesiapan e-government. Ada 5 tahap menurut PBB antara lain, (1) Emerging Presence, (2) Enhanced Presence, (3) Interactive Presence, (4) Transactional Presence, (5) Networkds Presence. Pada konsep ini sudah di pastikan bahwa Jakarta sudah memasuki tahap ke 5 pada tahapan ini yakni Networked Presence karena pada tahap ini terjadi layanan komunikasi 2 arah antara pemerintah dan warga. Pada fitur JakPantau dan aplikasi JAKI terdapat nomor kontak atau nomor darurat yang dapat dihubungi kapan saja dan tersedia fitur tanya dan jawab.

Jakarta kota digital

Lewat keberadaan JAKI dan fitur JakPantau nya dapat dikatakan Jakarta telah memenuhi tahapan implementasi e-government baik menurut Baum dan Maio atau menurut PBB. Jakarta harus terus bebenah sebagai ibu kota dan wajah Indonesia di mata dunia. Jakarta telah manjadi kota digital baik dalam pemerintahan maupun kehidupan warga nya bahkan sampai ke tahap penanggulangan bencana oleh karena itu evaluasi dan modifikasi harus terus dilaksanakan agar slogan Gubernur Anies Baswedan dapat menjadi kenyataan ‘Maju Kotanya,Bahagia Warganya.