Tinggal dan besar di Jakarta tidak serta-merta membuat saya kebal dengan fenomena jalanan Jakarta. Yang katanya salah satu kota metropolitan paling macet sejagad raya, Jakarta adalah bukti pengejawantahan rasa sabar dan ikhlas penduduknya. Di jalanan Jakarta, kita bukan hanya bisa merutuki padatnya kendaraan, tapi juga sesekali bisa melihat betapa beragamnya kehidupan Jakarta.

Setiap tahun, tepatnya selepas Idul Fitri, komentar dan berita tentang lengangnya jalanan Jakarta seperti tidak pernah bosan dibahas. Baik oleh media massa, obrolan maya, sampai topik basa-basi di warung kopi. Jalanan Jakarta tidak akan pernah nihil ceritera.

Tentu saja semua orang ingin jalanan yang lancar, bebas hambatan, mulus, dan berfasilitas lengkap. Tapi tidak semua orang bisa berkendara dengan patuh dan teratur, kan?

Polisi Lalu lintas bukan dewa. Bukan pula mereka yang selalu punya kuasa. Sejatinya, pengendara adalah penguasa jalan. Semua peraturan dan fasilitas jalan raya diciptakan untuk memudahkan kita, para pengendara. Sejara kuantitas, berapapun banyaknya jumlah personel Polisi Lalu Lintas, tetap saja tidak sebanding dengan jumlah pengendara yang lalu-lalang. Memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas dan tenggang rasa dalam berkendara adalah kunci ketertiban lalu lintas. Benar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang sangat pelupa, beruntunglah kita masih banyak Bapak/Ibu Polisi Lalu Lintas yang masih peduli mengingatkan dan membimbing untuk jalan raya yang lebih rasa manusia.

Tolonglah, berhenti memperlakukan Polisi Lalu Lintas sebagai aksesori. Mereka juga bukan makhluk menyeramkan yang perlu ditakuti. Mereka ada untuk membuat kita mawas diri.

Berapa banyak pengendara yang melanggar rambu lalu lintas karena merasa sedang tidak diawasi? Jujur saja, saya salah satu di antara jutaan pengendara tersebut. Maapkan kami ya, Pak Polisi? 🙂

Kesan dan karakter Polisi Lalu Lintas yang identik dengan surat tilang pada dasarnya tidak sepenuhnya salah. Salah satu tugas mereka memang begitu, toh? Yang bisa jadi mengcounter paradigma ini adalah dengan menanamkan pikiran positif di benak kita semua. Bahwa Polisi hadir bukan untuk memberi hukuman. Bahwa mawas diri adalah sebuah kewajiban agar saling menghormati.

Apa kalian tahu? Sumber utama kemacetan bukan semata-mata dari volume kendaraan. Tapi kultur mengemudi yang sudah saatnya kita introspeksi.

Saya sempat menonton program “Hack The System” di National Geographic beberapa waktu lalu. Sebuah riset divisualisasikan dengan jelas bahwa sumber kemacetan bukan semata-mata karena volume kendaraan yang tidak seimbang dengan luas jalan. Tapi kebiasaan berkendara yang ugal-ugalan adalah penyebab utamanya.

Ilustrasinya begini, belasan mobil berputar di sebuah roundabout dengan kecepatan konstan. Saat ada salah satu kendaraan yang sedikit mempercepat atau melambatkan laju kendaraannya sebentar saja, kemacetan langsung terjadi de belakangnya. Lalu merembet ke semua kendaraan.

Ilustrasi berikutnya membuktikan bahwa, sepasang mobil yang masuk tol pada saat bersamaan, tiba di tempat tujuan dalam rentang waktu berbeda. Mobil pertama berkendara dengan patuh, konstan melaju di satu lane tanpa pindah jalur sama sekali. Sementara yang lainnya bermanuver berganti-banti jalur. Hasilnya? Mobil yang patuh, walau kecepatannya konstan, tiba di tempat tujuan lebih cepat dibanding yang ugal-ugalan.

Siasat whistle blower bisa jadi solusi praktis untuk mencegah pungutan liar dan tradisi “damai di tempat”.

Rasanya hampir semua orang sudah mafhum dengan rahasia umum tentang “damai di tempat” saat ditilang. Untuk urusan yang satu ini, tentu saja tidak ideal kita menyalahkan satu pihak saja. Ada unsur kerjasama dalam tindakan yang saya yakin, empat dari lima pengendara pernah mengalaminya.

Sudah beragam cara juga yang telah ditempuh Kepolisian ntuk meminimalisasi pelanggaran keji ini. Saya sangat mengapresiasinya. Namun, ada baiknya mencontoh apa yang dilakukan Dirjen Pajak. Untuk menrapkan metode whistle blower untuk sesama karyawannya. Karena saya yakin, pola reward and punishment punya potensi lebih besar untuk penegakkan hukum dibanding cara konvensional yang persuasif.

Akun Twitter resmi TMC Poldametro adalah bukti eksistensi. Tapi teknologi terapan yang lebih praktis patut direalisasi.

Langkah Humas Kepolisian lewat akun @TMCPoldaMetro lebih dari patut untuk diapresiasi. Saranan komunikasi dan publikasi yang sangat ideal. Pengejawantahan teknologi dan tren publik yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Saya ingat, beberapa kali sempat mencuit ke aku tersebut, melayangkan keluhan betapa tidak efektifnya pemeriksaan 3 in 1 di mulut jembatan Semanggi. Bagi saya sangat tidak masuk akal untuk membiarkan antrian panjang demi pemeriksaan manual oleh para anggota.

Saya yakin ada teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh Polisi Lalu Lintas. Agar lebih praktis dan strategis. Memasang alat pemindai berat kendaraan, atau kamera pengintai, lalu melayangkan surat tilang ke alamat Si Pelanggar setelah diverifikasi nomor polisi kendaraannya. Saya rasa gagasan ini sederhana. Teknologi yang dibutuhkan pun saya rasa masih bisa dijangkau. Semoga bisa cepat direalisasi.