Hina DPR Dihukum 2 Tahun Bui. Terus Kalau Bohongin Rakyat Dapat Hukuman Apa, ya?

Belum lama ini, publik tengah kembali dikejutkan dengan kabar perihal RUU KUHP tentang hukum yang mengancam siapa pun yang kedapatan menghina kepala negara dan wakil rakyat alias DPR. Nah, yang lebih menambah polemik tentang persoalan ini adalah ketika RUU KUHP tersebut viral di tengah karut marut pemerintah Indonesia dalam berbagai macam hal. Mulai dari kasus korupsi yang nggak ada hentinya sampai blundernya para pejabat negara dalam penanganan pandemi di negara ini.

Nggak nanggung-nanggung, siapa pun yang kedapatan menghina presiden serta wakil presiden melalui media sosial di Indonesia nantinya akan terancam penjara maksimal selama 4,5 tahun. Sedangkan, orang-orang yang terbukti melakukan penghinaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat akan terancam penjara selama 2 tahun. Sontak mencuatnya kabar ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat. Nggak dimungkiri juga bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mempermasalahkan RUU yang satu ini. Apalagi mengingat pelaksanaan hukum di Indonesia nggak pernah jelas. Pusing nggak sih?

Orang kalau kerjanya nggak beres udah pasti kena kritik. Masa diingatkan malah baper? Udah kayak bocah aja nih

Ilustrasi wakil rakyat / Credit: Voi via voi.id

Perlu diketahui, mengingatkan pemerintah tentang kinerja mereka sebagai wakil rakyat itu sudah seharusnya menjadi hak kita bersama. Hak yang sudah seharusnya pula dilindungi oleh konstitusi, apalagi mengingat negara kita ini menganut asas demokrasi. Wajar nggak sih, kita mengingatkan pemerintah atas kinerja mereka kalau sewaktu-waktu dirasa nggak beres? Masa masyarakat disuruh diam dan terima-terima aja kalau misalnya pemerintah melakukan sesuatu yang salah? Siapa pun pemimpinnya, sekalipun mereka dipilih oleh rakyat, kalau memang salah udah sepatutnya dikasih peringatan dong. Kalau dikritik aja baper, terus apa bedanya sama anak-anak remaja yang lagi puber?

Lagipula zaman sekarang pemerintah tuman banget, sekadar kritik aja dianggap menghina. Kalau begitu, gimana caranya kita mengingatkan?

Ilustrasi aktivitas media sosial / Credit: Cnn via edition.cnn.com

Permasalahan selanjutnya yang bikin publik semakin geram dengan kabar ini adalah ketika pemerintah sendiri masih abu-abu dalam mengartikan kritikan dan hinaan. Dikasih peringatan pedas dikit aja langsung diartikan sebagai hinaan. Padahal, apa yang dikritik tersebut juga udah berdasarkan fakta, data-data, serta kenyataan yang terjadi sebenar-benarnya.

Bayangin aja, kamu memberikan komentar yang sedikit pedas di akun media sosial resmi milik pemerintah karena kinerjanya yang memang amburadul, terus paginya tiba-tiba didatangi pihak berwajib dan mendadak diangkut dengan pasal penghinaan kepada pemerintah. Memang benar, dulu orang bilang, “Mulutmu adalah harimaumu” dan sekarang pun nggak jauh berbeda, karena ketikan di media sosial juga bisa berakibat fatal. Tapi kalau memberikan kritik aja dibungkam, gimana caranya kita mengingatkan wakil rakyat?

Orang-orang yang katanya wakil rakyat, tapi nggak mau kinerjanya diawasi sama rakyat. Giliran rakyat yang dibohongin terus nggak ada hukum buat mereka, susah bener jadi rakyat Indonesia 🙁

Ilustrasi wakil rakyat / Credit: RRI via rri.co.id

Bukan merupakan lagu baru lagi, jika menjadi masyarakat Indonesia itu adalah persoalan yang lumayan berat. Apalagi jika dikaitkan hubungannya dengan pemerintahan dari waktu ke waktu. Mereka yang katanya merupakan wakil dari rakyat, yang katanya memperjuangkan hak-hak rakyat di seluruh Indonesia, tapi kalau kerjanya diawasi oleh rakyat, malah nggak mau. Alih-alih mau ngasih peringatan sama pemerintah, orang disenggol dikit aja bapernya udah minta ampun begitu.

Coba deh, kayaknya sih bakalan enak kalau ada hukum jelas yang mengatur tentang pemerintah yang suka ngerjain rakyatnya. Capek bener jadi masyarakat Indonesia. Nggak lucu kali, bangun tidur tiba-tiba di depan rumah ada tukang bakso bawa HT.

Ikuti Instagram @wolesjon, biar nggak ketinggalan informasi seputar cowok dan dunia hiburan lainnya, kuy!