Bukan Yahudi atau Illuminati yang akan Menghancurkan Indonesia, Cukup Timeline Media Sosialmu

Ada kecenderungan mengkhawatirkan di masyarakat Indonesia belakangan ini selain suka main Bigo Live. Banyak dari kita sekarang mulai lebih suka mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari etnis atau agama tertentu dibanding sebagai Balajaer Warga Negara Indonesia (Gusti A Menoh, 2015). Mungkin akan tiba masanya remaja sekolah tidak lagi mendekati gebetannya dengan memamerkan statusnya sebagai “anak band”,atau “anak basket”, melainkan sebagai “pribumi” atau “akamsi”.

Aksi kekerasan SARA, baik yang berwujud kekerasan fisik maupun sekadar pergunjingan sehari-hari kian lazim ditemukan. Politik berbasis identitas makin mengangkasa, dan ini yang memicu isu intoleransi santer beredar di media massa, mungkin gaungnya hanya akan terkalahkan jika Ariel Noah rilis “video musik tanpa musik” yang ketiga.

Ada banyak faktornya. Mobilisasi kepentingan politik? Jelas. Bisa juga konsekuensi dari frustasi ekonomi sosial masyarakat, mulai dari tukang ojek yang tersudutkan oleh perkembangan teknologi, petani yang lahannya dirampas, harga cabai makin tinggi, harga rumah makin tinggi lagi,  dan bla bla bla… saya bisa menyebutkan satu-satu sampai goblok. Situasi depresif ini salah satunya mendorong mereka mencari pelarian ke aktivitas berbasis identitas atas nama berbagai kelompok keagamaan yang sebenarnya tak jelas juntrungannya. Yah, hampir sama seperti anak SMA yang tertekan di sekolah, tidak tahu harus membanggakan apa, akhirnya lari-lari bawa gir motor di jalanan.

Namun, selain alasan sosiologis itu, ternyata terdapat ‘oknum’ yang lebih sederhana untuk dipersalahkan atas pertanyaan “kenapa kita makin tidak toleran dengan sesama manusia?”, yakni timeline atau linimasa media sosial.

Media sosial memang punya sifat yang gampang membuat kita terpecah belah

bersatu kita hebat via tirto.id

Dalam teori media, Marshall McLuhan mengatakan “the medium is the messages“. Artinya format media yang berkembang di tiap era berbeda mempengaruhi bagaimana pola manusia untuk saling berkomunikasi dan mengorganisasikan informasi. Contohnya, di era lisan atau sebelum ada teknologi komunikasi jarak jauh, akhirnya orang-orang berinteraksi secara lebih bersifat primordial dan terikat dengan daerah tempat tinggalnya. Ketika mesin cetak ditemukan, budaya kelas atau kesenjangan ekonomi-politik di masyarakat pun lahir karena mereka yang punya akses lebih besar pada dokumen-dokumen informasi akan lebih berkuasa. Nah, lalu bagaimana dengan era internet dan media sosial?

Mungkin kita bisa menyebutnya budaya tercerai berai.

Internet membuat kita punya otoritas atau kuasa untuk mencari informasi yang kita butuhkan sendiri. Sayangnya, yang “kita butuhkan” itu seringkali bertukar makna dengan yang “kita inginkan”. Kita hanya sibuk mencari berita yang sesuai dengan selera kita. Alhasil, jikalau kamu adalah fans klub bercocok tanam A, bisa dipastikan kamu akan jauh lebih banyak mencari fakta atau informasi tentang mereka dibanding klub bercocok tanam yang lain. Sebenarnya itu tidak masalah sampai tiba masanya terjadi konflik antara klub bercocok tanam idolamu itu dengan klub bercocok tanam yang lain. Kamu akan lebih giat mencari-cari informasi positif yang bisa digunakan untuk membela klub bercocok tanam A, dan makin banyak modal untuk memusuhi pendukung klub bercocok tanam lainnya.

Nah, algoritma sebagian besar platform media sosial kemudian memperkuat pola konsumsi informasi tersebut. Isi linimasamu akan disesuaikan dengan hal-hal apa saja yang diminati olehmu, laman yang di-like atau media dan teman-teman yang di-follow. Jika kamu adalah orang berpandangan konservatif, anti-LGBT, anti-yahudi, anti-barat, anti-virus, anti-biotik, dll. maka kamu akan terus disuguhi semua ide-ide dan perspektif yang serupa. Begitu juga mereka yang berpandangan liberal. Kemungkinan mendapatkan berita berimbang semakin kecil. Jika kamu tak punya kesadaran dan KEBERANIAN untuk mencari sudut pandang dari pihak ‘seberang’, pasrah didulang oleh lingkunganmu, ya siap-siap berkontribusi sebagai penyebar kebencian. Gap antar satu kelompok minat dengan yang lain semakin besar. Yang kanan makin kanan, yang kiri makin kiri. Berbeda-beda tapi tidak mau saling kenal dan menyapa. Tepat, cikal bakal intoleransi. Ini yang tengah kita hadapi.

Dan adalah paket lengkap  jika kamu kebetulan juga mem-follow satu media hoax, atau minimal follow orang yang follow media hoax, niscaya kamu berada di lingkungan yang tidak lagi layak huni. Itulah kenapa “pilih-pilih teman” tidak dilarang di media sosial.

Tanpa keterlibatan berita hoax pun tiap perspektif sejatinya juga sudah punya kebenaran yang berbeda-beda. Ditambah hoax, semua makin tak terkendali

Apa yang lebih cepat dari cahaya via tolololpedia.wikia.com

Kelahiran hoax bisa karena dijadikan ladang bisnis, atau kepentingan politik, kerapkali berkaitan dengan keduanya. Yang mencemaskan adalah karena tidak ada relasinya korban hoax dengan tingkat pendidikan. Dari yang putus sekolah sampai lulusan Teknik Informatika S3 yang sekolahnya akselerasi 12 tahun (Mas, itu akselerasi atau masa tahanan?) tetap bisa saja kena hoax. Alasannya, yang disasar adalah sentimen emosi. John Berger, penulis What Makes Online Content Go Viral? menukaskan bahwa keekstreman emosi memiliki dampak yang besar terhadap bagaimana sebuah konten akan menyebar. Semakin besar amarah pembaca yang ditimbulkan sebuah artikel, hasilnya akan semakin baik. Semakin kamu baperan, semakin empuk dimanfaatkan. Itulah kenapa artikel hoax kebanyakan menyinggung konten sensitif, seperti agama dan suku, disertai judul yang norak.

Sementara itu judul artikel yang kamu baca ini nggak lebay lho, sebuah bangsa memang bisa porak poranda gara-gara berita hoax

Hoax memecah belah via tirto.id

Apa contoh kasus intoleransi terbesar dan terburuk di Indonesia? Tragedi 1965. Jutaan orang Indonesia dibantai oleh saudara sebangsanya sendiri. Penyebabnya, setidaknya terdapat dua hoax yang beredar. Pertama, hoax berupa isu rencana kudeta Dewan Jenderal yang akhirnya mendorong beberapa elit PKI dan militer untuk merancang strategi penculikan AH Nasution dan jenderal lainnya. Kedua, hoax dari Suharto (versi kepercayaan saya) berupa isu bahwa PKI akan memberontak, rakyat harus membunuh mereka atau dibunuh (padahal jika PKI memang berniat memberontak ya harusnya jadi perang, bukan pembantaian sepihak). Di era komunikasi sebatas radio masih suka kresek-kresek saja hoax bisa sedestruktif itu, apalagi di zaman informasi menyebar secepat Setya Novanto berkelit dari kasus E-KTP ini. Seram.

Ambil contoh yang kekinian, terpilihnya Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (jika ini juga bisa disebut musibah bagi sebuah bangsa) ditengarai juga didukung oleh budaya sebaran hoax. Ini salah satu momen politik yang mendasari kamus Oxford untuk menjadikan post-truth sebagai “Word of the Year” di tahun 2016. Post-truth adalah kondisi di mana bukan fakta yang mempengaruhi opini publik, melainkan emosi dan keyakinan personal.  Trump dikenal gemar melontarkan komentar atau kabar bohong, dan sialnya banyak yang percaya. Baru ketika Trump sukses menduduki kursi presiden, banyak rakyat Amerika Serikat yang akhirnya menyadari dan menyesalkan pilihannya. Yaelah, bule saja ternyata bisa kena tipu.

Lalu apa berarti kita harus mengistirahatkan media sosial kita, dan pensiun dari dunia maya?

Tombol hoax via blog.webacosys.com

Boleh saja kalau sanggup, tapi siapa juga yang mau melarang-larang. Yang terpenting sebenarnya adalah menamengi diri dengan literasi dan pola pikir kritis. Jika yang dihadapi berbentuk berita dari media massa, maka kita bisa mempelajari skeptical way of knowing dari Bill Kovach, mantan jurnalis New York Times, perihal disiplin dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelia informasi. Kamu perlu mengenali apakah berita yang dibaca memang dari jurnalisme terverifikasi, jurnalisme kepentingan, atau sekadar dari blog personal. Selain itu perlu dilihat juga sumber dan kelengkapan beritanya. Pokoknya jangan bergantung pada satu sumber berita, bandingkan dulu dengan sumber-sumber lainnya.

Bahkan, kini sejumlah pihak sudah membentuk lembaga-lembaga yang secara independen melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada di dalam pemberitaan yang beredar di internet, misalnya di Indonesia ada komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax. Mereka cukup rutin melakukan pengecekan fakta dari beberapa berita kontroversial yang beredar untuk diklarifikasi di situs Turnback Hoax id. Coba cek, sudah ada berapa berita yang sukses mengelabuimu?

Nah, sekarang coba luangkan waktu untuk menilik dan mengevaluasi kembali linimasa media sosial kita. Selain wajib follow akun Hipwee (yang hidupnya santai dan hobi menyebarkan kebaikan), mulailah lebih selektif untuk mengamini sebuah informasi, jangan langgengkan budaya scroll and share.

Kini kita hidup di era minimnya forum publik yang sehat. Dialog-dialog di televisi, media sosial, maupun komentar di media online telah menuntun kita ke arah yang seolah-olah ekstrem dan saling berseteru: kita tidak anti-komunis berarti kita pro-komunis, kamu tidak anti-Ahok berarti kamu pro-Ahok, Sari Roti tidak mendukung aksi 212 berarti Sari Roti memusuhi aksi 212, Chelsea Islan tidak menolak saat saya mem-follow Instagram–nya berarti Chelsea Islan mencintai saya.

Padahal, bukankah selalu ada lebih dari dua pilihan?