Gelar Webinar, INFID Bahas Reformasi Kesehatan Indonesia sebagai Upaya Perbaikan Sistem Kesehatan Usai Pandemi Covid-19

Indonesia hingga kini masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Berbagai upaya penanganan telah dilakukan berbagai pihak, meski kasus wabah corona masih terus bertambah tiap hari. Presiden Jokowi pun telah mencanangkan Reformasi Kesehatan dan mengakui ada banyak kelemahan dalam sistem kesehatan.

Pandemi Covid-19 menjadi ujian terberat yang belum pernah dialami oleh sistem kesehatan Indonesia. Sistem kesehatan terbukti gagap merespons Covid-19 dan tidak siap dalam menghadapi penyakit menular berbahaya dalam skala cepat dan luas. Fakta lain menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19 terus meningkat. Di sisi lain, dalam APBN dan Rencana Kerja Pemerintah 2021, tema Reformasi Kesehatan mendapat prioritas.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pencapaian SDGs bersama INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) mengadakan webinar seri ketiga dengan tema ‘Reformasi Kesehatan dan Pencapaian SDGs Indonesia’ pada Rabu (3/6/2020) via Zoom Meeting dan Live Streaming INFID Youtube Channel. Webinar ini bertujuan mendorong pemerintah dan multipihak untuk membingkai ulang peta jalan pencapaian SDGs, urgensi manfaat, serta kerugian jika reformasi kesehatan tidak dilakukan dengan segera. Baik dalam arti status kesehatan Indonesia maupun dalam arti kegagalan pencapaian SDGs.

Keakuratan data untuk perbaikan penanganan di daerah menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pun demikian dengan kesulitan masyarakat mengakses layanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan imunisasi anak

Ilustrasi kepedulian terhadap wanita dan anak-anak pun masih kurang (Foto via Unsplash – Brian Wangenheim) via unsplash.com

Hadir sebagai pembicara pertama, Ketua Umum Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia Ahmad Arif menyampaikan bahwa kebijakan penanganan Covid-19 yang diambil masih tertatih-tatih. Pengambilan data dan pelaporan bermasalah yang dilanjutkan penggunaan data sebagai basis kebijakan juga belum dilakukan. Indonesia pun dianggap sedang menghadapi ketimpangan resiko, di mana setiap daerah memiliki resiko yang berbeda sehingga data di setiap daerah sangat diperlukan agar penanganan pandemik Covid-19 berjalan efektif.

Sementara itu, Zumrotin K. Susilo memaparkan temuan Yayasan Kesehatan Perempuan selama masa pandemi Covid-19 bahwa masyarakat masih kesulitan mengakses informasi tentang layanan-layanan kesehatan untuk perempuan dan anak. Terutama layanan untuk ibu hamil, alat kontrasepsi, dan imunisasi untuk anak-anak. Padahal kesehatan reproduksi akan berpengaruh pada kualitas generasi selanjutnya. Zumrotin juga menyatakan pentingnya pelibatan multipihak seperti psikolog dari universitas setempat dalam mendampingi warga di daerah, sehingga tidak perlu menunggu pendampingan psikologi dari pusat.

Reformasi Kesehatan dicanangkan sebagai upaya perbaikan sistem kesehatan Indonesia setelah pandemi, antara lain data dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan

Ilustrasi fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan (Foto via Unsplash – H Shaw) via unsplash.com

Bicara soal Sistem Jaminan Sosial Nasional, menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional RI Mickael Bobby Hoelman, perluasan kepesertaan jaminan sosial kesehatan yang akan dilakukan harapannya bisa membantu masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan. Di sisi lain, daerah juga dianggap perlu memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatannya, terutama perawatan yang dibutuhkan oleh tiap orang di masa pandemi. Peninjauan pembiayaan rumah sakit perlu dilakukan agar dapat memastikan perlindungan kesehatan bagi warga sehingga bisa berjalan dengan baik dan optimal.

Senada dengan yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, Subandi Sardjoko dari Bappenas menyatakan bahwa sistem kesehatan Indonesia belum siap menghadapi pandemi dan saat ini menjadi peluang bersama untuk memperbaikinya. Pemerintah sendiri sudah membuat langkah penanganan. Salah satunya dengan menempatkan Reformasi Sistem Kesehatan sebagai prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah 2021 yang bersamaan dengan pemulihan ekonomi.

Menurut Subandi, ada enam hal yang menjadi perhatian dalam Penguatan Sistem Kesehatan Nasional: 1) Data memang belum teratur sehingga mulai saat ini diharapkan bisa diatur dengan baik hingga tingkat puskesmas; 2) Usaha promotif-preventif menjadi fokus penting, tidak hanya kuratif; 3) Peningkatan kapasitas, fasilitas, kualitas RS menjadi perhatian; 4) Covid-19 memberikan pembelajaran bahwa kemandirian kita dalam hal farmasi dan alat kesehatan sangat penting dan perlu menjadi prioritas; 4) Digitalisasi, pembiayaan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat perlu terintegrasi dengan baik.

Tenaga medis masih belum mendapat perhatian yang baik dan adanya ketimpangan informasi untuk mereka

(ilustrasi) tenaga medis kurang diperhatikan (Credit: SJ Objio/Unsplash) via unsplash.com

Adapun Pandu Riono dari FKM UI menyampaikan tentang rapuhnya sistem pelayanan kesehatan Indonesia. Sistem tes tidak ada hingga dokter tidak diberikan informasi yang baik sehingga Indonesia banyak mengalami kehilangan tenaga medis. Sampai sampai sekarang pun Indonesia masih dianggap tertatih dalam melaksanakan Tes Cepat Molekuler (TCM)/ Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk penanggulangan TBC yang bisa digunakan selama selama pandemi Covid-19.

Pandu juga menekankan belum adanya perhatian dalam layanan kesehatan bagi perempuan dan penyandang disabilitas, serta kebijakan penanganan pandemi yang memperhatikan publik secara luas. Selain itu, peran masyarakat dalam merespon pandemi tidak dimaksimalkan, padahal perannya sangat besar. Belajar dari pengalaman pandemi ini, perlu dipastikan adanya pelayanan kesehatan primer dan usaha promosi, serta pencegahan menjadi sangat penting bagi investasi Indonesia ke depan.

Isu kualitas data, potensi kolaborasi multipihak serta isu gender (khususnya kesehatan reproduksi) merupakan beberapa hal yang dianggap belum terlaksana da diperhatikan secara maksmimal. Reformasi Kesehatan tidak hanya berbicara mengenai kapasitas dan fasilitas kesehatan seperti obat farmasi, rumah sakit, dokter dan perawat. Melainkan cakupan yang lebih luas yaitu kesehatan masyarakat secara menyeluruh, di mana masyarakat terlibat langsung dan menjadi kunci utama penentu arah kebijakan Reformasi Kesehatan di Indonesia.