Bukti Data Digital Kita Tidak Baik-baik Saja: Pemerintah Izinkan Swasta Akses Data Kependudukan Kita

Selama ini, mungkin belum banyak orang Indonesia yang ‘aware’ sama data atau jejak digital miliknya. Terbukti dengan tren aplikasi FaceApp yang kemarin sempat heboh, Indonesia termasuk negara yang paling banyak mengunduh aplikasi itu dan ramai-ramai membagikan perbandingan foto dirinya sekarang dan puluhan tahun mendatang.

Orang sangat mudah mengunggah sesuatu di internet, entah foto, video, atau data-data pribadi sekalipun. Padahal data-data itu begitu rawan disalahgunakan kalau kita asal menyebarkan. Belum reda rumor FaceApp bisa curi data kita, belakangan beredar lagi kabar kalau data kependudukan kita yang disimpan negara, bisa dengan bebas diakses perusahaan swasta. Mungkin sebagian menganggap biasa aja, tapi coba baca dulu deh dampaknya buat kita gimana..

Pemerintah melalui Kemendagri, katanya mengizinkan perusahaan swasta mengakses data kependudukan kita yang terekam di Dukcapil!

Resmi
Pemerintah ijinkan swasta akses data pribadi penduduk

Bukankah ini penyalahgunaan data pribadi WNRI yg dikelola Pemerintah?
Dimana perlindungan data pribadi WNRI?

Gandeng Dukcapil,
Perusahaan Pembiayaan Grup Astra Dapat Akses Data Pendudukhttps://t.co/jDPiu1Mn8K

— Alvin Lie ✈⚽ (@alvinlie21) July 20, 2019

Kabar ini tersebar setelah ada salah satu anggota Ombudsman RI koar-koar di Twitter. Ia menanggapi adanya berita yang bilang kalau perusahaan Astra kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam mengakses data penduduk.

Menurut Alvin Lie, ini termasuk penyalahgunaan data WNI yang mirisnya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Apalagi ada kata “kerjasama” di situ, seolah hubungan itu merupakan simbiosis mutualisme.

Usut punya usut, ternyata kebijakan ini sudah berjalan selama 6 tahun alias data kependudukan kita bebas diakses sejak 2013 lalu. Astaga!

Bahkan kabarnya sudah ada 1.000 lebih lembaga yang bisa akses data kita! via www.merdeka.com

Kebijakan perusahaan swasta yang bisa akses data kependudukan ini ternyata sudah ada sejak pemerintahan Pak SBY, seperti dilansir Vice. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membawahi Disdukcapil, membolehkan perusahaan swasta mengakses data kependudukan asalkan mereka sudah sepakat menjalin kerjasama. Entah kerjasama apa yang dimaksud, tapi yang jelas sih pasti saling menguntungkan.

Kekhawatiran Alvin ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, “kerjasama” ini nggak jelas. Pertama, nggak ada penjelasan soal gimana cara mengontrol serta memastikan biar data-data itu nggak disalahgunakan. Kedua, seharusnya kita sebagai pemilik data itu, punya hak mengetahui itu data mau buat apa dan mau diberikan ke siapa. Ketiga, nggak ada jaminan juga kalau situs Kemendagri yang menyimpan data jutaan penduduk Indonesia itu nggak bakal diretas hacker (ini barusan kejadian lo).

Menanggap hal ini, Kemendagri berdalih kalau pemanfaatan data kependudukan itu justru buat menyelamatkannya dari penyalahgunaan. Lah, piye~

Menteri Dalam Negeri via finroll.com

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dilansir Detik, kebijakan pemerintah yang bahkan diatur dalam Undang-undang ini justru bisa jadi penyelamat dari penyalahgunaan. Ini karena dalam pemanfaatan data kependudukan, pihak-pihak swasta itu harus kerjasama dulu sama pemerintah, dengan kata lain harus melalui berbagai perjanjian njelimet, baru bisa akses data. Katanya penggunaannya juga dikontrol penuh.

Beneran nggak tuh? Orang Mendagri aja pernah menyebarkan KTP pengkritik Jokowi ke grup WhatsApp wartawan~

Bagi sebagian orang, mungkin kabar ini dianggap biasa aja, soalnya memang secara kasat mata, kita nggak merasa dirugikan

Data digital rawan disalahgunakan via www.tribunnews.com

Data digital belum dianggap sebagai sesuatu yang berharga oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ada sih yang aware, tapi yang bodo amat lebih banyak. Guys, please, data digital termasuk juga data kependudukan kita itu bisa sangat berharga lo di mata korporasi. Mereka bisa pakai buat meraup keuntungan sebesar-besarnya, misalnya buat kebutuhan iklan, sampai kampanye.

Masih ingat skandal Cambridge Analytica yang menyedot data 50 juta penduduk AS secara ilegal tahun 2014 lalu? Skandal ini berperan besar dalam kampanye Donald Trump (sampai akhirnya dia menang) dan brexit di Inggris lo! Data digital kita ini bahkan dengar-dengar jauh lebih bernilai tinggi dibanding perusahaan minyak. Ya, gimana nggak berharga, dengan data-data itu korporasi atau lembaga besar di luar sana bisa leluasa mengontrol kita.

Kalau kalian pengin tahu lebih lanjut soal pemanfaatan data digital secara ilegal ini, bisa tuh nonton film The Great Hack garapan Netflix yang baru aja rilis Rabu 24 Juli 2019 kemarin. Film itu menceritakan borok-boroknya Cambridge Analytica. Semoga aja setelah nonton kita jadi aware beneran deh..