Ridwan Kamil Minta Rektor dan Dosen SBM ITB Musyawarah untuk Selesaikan Konflik

Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) sedang ramai diperbincangkan di jagat maya karena adanya konflik antara Rektor dengan dosen SBM ITB. Konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara kedua belah pihak.

Imbas dari konflik tersebut, SBM ITB kemudian membuat pernyataan bahwa para dosen mogok mengajar dan meminta kepada mahasiswanya untuk belajar secara mandiri di rumah. Selain itu, SBM ITB juga memasang spanduk pengumuman yang menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima mahasiswa baru lagi.

Melihat adanya konflik yang semakin memanas ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga tergabung dalam anggota Majelis Wali Amanat (MWA) ITB, akhirnya ikut buka suara.

Ridwan Kamil minta diadakan musyawarah antara kedua belah pihak

Ridwan Kamil pinta Dosen dan Rektor SBM ITB untuk melakukan musyawarah | Foto: Jabarprov.go.id

Menurut Ridwan Kamil, konflik pada SBM ITB yang menyedot perhatian banyak pihak ini juga dapat terjadi di perguruan tinggi negeri lainnya. Oleh sebab itu, Ridwan Kamil pun turut buka suara dan ikut menanggapi terkait ramainya persoalan SBM ITB. Ridwan meminta agar pihak dosen dan rektor dapat melakukan musyawarah agar persoalan ini dapat segera terselesaikan.

“Saya sudah arahkan agar dimusyawarahkan. Segala sesuatu itu kuncinya dimusyawarahkan. Ada rutinitas di SBM ITB yang dalam pandangan Rektor ITB perlu ada sentralisasi, sehngga ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin hilang,” ujar Ridwan Kamil, Kamis (10/3).

Ridwan Kamil pun menambahkan, dirinya masih menunggu hasil musyawarah dan tidak mau mengintervensi musyawarah kedua belah pihak tersebut. Dia juga mengatakan bahwa proses musyawarahnya membutuhkan lebih banyak waktu dan beberapa kali pertemuan.

“Ingat tidak kasus Rektor Unpad yang berjilid-jilid, ya itu enggak bisa sekali, dan enggak bisa hanya satu anggota seperti saya yang melakukan intervensi sendiri,” kata Ridwan Kamil.

Lanjutnya, Ridwan Kamil mengaku bahwa dirinya telah melobi kedua belah pihak secara informal untuk mencari jalan tengahnya. Ridwan juga meminta agar adanya konflik ini tidak merugikan mahasiswa dan tidak mengganggu kegiatan perkuliahan mahasiswa.

Konflik SBM ITB terjadi karena pencabutan hak swakelola tanpa persetujuan para pihak yang berkepentingan

Potret Kampus SBM ITB | Foto: ANTARA FOTO/Novrian Arbi

Konflik antara kedua belah pihak terjadi karena Forum Dosen SBM ITB menolak keputusan Rektor ITB yang mengeluarkan surat pencabutan swakelola dan otonomi SBM ITB. Bagi dosen SBM, adanya surat tersebut artinya membatalkan Peraturan Rektor sebelumnya yang bernomor 016/PER/I1.A/KU/2015. Sesuai pasal 2 ayat 3 pada peraturan tersebut, SBM ITB dapat mengembangkan sistem manajemen mandiri atau swadana dan swakelola sejak didirikan pada 2003.

Sementara itu, pihak rektorat mengatakan bahwa swakelola dan otonomi di SBM ITB tidak sesuai dengan statuta ITB dalam Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2013. Hal itu merujuk kepada hasil audit Badan Pengawas Keuangan pada 31 Desember 2013.

Selain dampak yang dirasakan oleh mahasiswa, keputusan dari rektorat ini membawa berbagai dampak lainnya yang merugikan bagi para pihak kampus lainnya, salah satunya ialah pencabutan kemandirian fakultas. Fakultas tidak diizinkan untuk mengelola dana pendapatan dan pengeluaran, serta anggaran dan gaji akan dibagi berdasarkan pertimbangan yang dirasa penting oleh rektorat.

Selain itu, tidak ada kejelasan terkait pencairan dana, dan kegiatan yang dianggap tidak penting bagi rektorat tidak lagi diperbolehkan.