PLN Inisiasi Program Dedieselisasi Guna Capai Net Zero Emission Tahun 2060

Saat ini isu mengenai lingkungan menjadi perhatian berbagai pihak mulai dari pemerintah hingga pihak swasta. Salah satu isu yang dikedepankan adalah tingginya produksi emisi gas rumah kaca saat ini dapat berdampak pada kelangsungan bumi dan kehidupan generasi selanjutnya.

Salah satu upaya menyikapi isu tersebut coba dilakukan PT PLN (Persero) lewat program dedieselisasi PLTD menjadi PLTS dan baterai serta PLTGU, demi mencapai net zero emission pada 2060. Program ini sekaligus membuktikan energi bersih dapat diakses dengan harga terjangkau.

PLN akan lakukan dedieselisasi atau konversi sekitar 5.200 PLTD yang saat ini masih beroperasi

Program dedieselisasi yang dicanangkan oleh PT PLN (Persero) | dok. PLN

Demi mengurangi emisi gas karbon dan meningkatkan bauran energi bersih, PT PLN (Persero) melakukan program dedieselisasi atau konversi sekitar 5.200 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang saat ini masih beroperasi di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah terpencil.

PLTD ini nantinya akan dikonversi menjadi pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT), pembangkit gas serta pembangkit yang terintegrasi dengan grid nasional.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengapresiasi langkah PLN. Ia menegaskan program ini menjadi kunci dalam peta jalan yang telah disusun Kementerian ESDM untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai target net zero emission (NZE) tahun 2060.

“Program dedieselisasi ini menjadi langkah kecil dari PLN, tetapi akan menjadi lompatan besar bagi pencapaian target pemerintah menuju NZE 2060,” ujar Arifin dalam acara International Seminar: Renewable Technology as Driver for Indonesia’s de-dieselization di Yogyakarta, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (23/3).

Lebih lanjut, Arifin juga mengapresiasi tiga skema yang telah disiapkan oleh PLN dalam melaksanakan program dedieselisasi ini, terutama skema integrasi sistem yang sebelumnya ditopang oleh PLTD ke dalam sistem kelistrikan utama PLN.

Senada dengan Arifin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala N. Mansyuri menilai program dedieselisasi sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia yang ingin menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045.

Ia menjelaskan, untuk mencapai visi tersebut, Indonesia harus mampu meningkatkan suplai energi dengan tetap memenuhi target dekarbonisasi yang dicanangkan.

“Kita harus tetap melanjutkan pertumbuhan secara berkelanjutan. Dedieselisasi akan menunjukkan bagaimana Indonesia mampu meningkatkan kapabilitas energi nasional secara berkelanjutan,” tutur Pahala.

Sementara itu direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan bahwa di tengah kenaikan harga minyak dunia, transisi energi berbasis impor ke energi domestik menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan.

Menurutnya, langkah ini dapat menekan penggunakan dan mengehemat devisa negara. Program dedieselisasi pun menjadi langkah pertama dari PLN dalam proses mengonversi sekitar 5.200 PLTD yang saat ini masih beroperasi.

“PLN terus berkomitmen untuk melakukan transisi energi bersih di Tanah Air sebagai upaya menciptakan masa depan yang lebih baik. Selain itu, ini juga menjadi dukungan terhadap komitmen Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 untuk mewujudkan NZE pada 2060,” kata Darmawan.

Program ini diperkirakan rampung pada tahun 2026

Proses pengerjaan program dedieselisasi PLTD | dok. PLN

Saat ini PLN sedang membuka lelang pengerjaan mengganti PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan baterai. PLN akan mengonversi sampai dengan 250 megawaat (MW) PLTD yang tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia.

Darmawan mengatakan, teknologi yang paling andal dan efisienlah yang nantinya akan memenangkan lelang pengerjaan proyek PLTD. Hal ini juga sekaligus menjadi momentum bagi siapa saja membangun inovasi.

Nantinya, PLTD akan beralih menggunakan PLTS baseload dengan tambahan baterai agar pembangkit bisa menyala selama 24 jam. PLN mendorong para peserta lelang agar dapat meningkatkan inovasi sehingga tercipta baterai yang efisien dan punya keandalan operasi.

Ddijelaskan dalam proses penggantian PLTD ke PLTS dan baterai akan ada dua tahap pengerjaan. Tahap pertama dengan kapasitas mencapai 350 MW, tahap dua mencapai 338 MW, dan pembangkit EBT lainnya sesuai dengan sumber daya alam unggulan serta ekonomi di daerah tersebut.

Darmawan menjelaskan program ini ditargetkan akan rampung pada tahun 2026. Ia meyakini program dedieselisasi dapat menghemat penggunaan BBM sehingga biaya produksi pembangkit EBT di Indonesia akan semakin kompetitif dibandingkan dengan pembangkit fosil.

“Perkembangan teknologi dan inovasi mampu menekan dan mengurangi harga pembangkit EBT. Hal ini sekaligus menjawab dilema yang terjadi antara pilihan energi bersih tapi mahal dan energi kotor tapi murah. Saat ini bisa kita jawab bahwa energi bersih dan murah dapat dicapai,” tukas Darmawan.

Harga PLTS dan baterai semakin menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai USD 25 sen per kWh, kini dapat dijangkau dengan harga kurang dari USD 4 sen per kWh. Sementara untuk harga baterai menurun dari USD 50 sen per kWh menjadi USD 13 sen per kWh.

Selain melakukan konversi PLTD ke PLTS dan baterai, PLN juga menggandeng PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk untuk melakukan konversi 33 PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) yang menyasar daerah terpencil.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) PLN 2022, bauran energi dari pembangkit gas akhir tahun ini direncanakan menjadi sebesar 18,76 persen dari 18,1 persen pada Februari 2022.

Penambahan ini masuk dari program dedieselisasi PLTD yang saat ini masih mendominasi di wilayah Nusa Tenggara dengan porsi 65 persen serta Maluku dan Papua dengan porsi 85,9 persen.