Perluasan Larangan Sepeda Motor di Jakarta Timbulkan Kontroversi. Kamu Tim Pro atau Tim Kontra Nih?

Bagi kamu yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, pastinya udah hapal banget soal larangan sepeda motor di Jalan Medan Merdeka Barat sampai Jalan MH Thamrin atau Bundaran Hotel Indonesia (HI). Peraturan yang sudah diterapkan sejak akhir 2014 ini, juga beberapa kali mengalami perubahan. Dari yang awalnya berlaku penuh sepanjang hari, sekarang hanya pada jam 05.00-23.00. Nah kabarnya, wilayah ini bakal segera diperluas lho. Pemprov DKI Jakarta sekarang berencana melarang sepeda motor melintas hingga ke Jalan Jenderal Sudirman atau Bundaran Senayan. Keputusan ini akan melalui tahap uji coba 12 September 2017 besok.

Rasa-rasanya mustahil kalau setiap kebijakan nggak menimbulkan pro dan kontra. Ya sama halnya dengan rencana ini. Nggak sedikit pihak yang merasa keputusan pemerintah ini terlalu ‘prematur’. Seenaknya bikin aturan tapi nggak ada solusinya. Begitu kiranya opini #TeamKontra. Nah sebelum kamu setuju atau nggak soal perluasan ini, ada baiknya simak dulu alasan masing-masing kubu, biar nggak galau ‘kan?

Pemerintah jelas bukan tanpa alasan kok menerapkan pelarangan ini, salah satunya buat mengurangi penggunaan sepeda motor yang sering jadi sebab kemacetan ibukota

Pelarangan sepeda motor tuai pro kontra via news.okezone.com

Banyak orang sengaja pilih sepeda motor dibanding mobil. Alasannya praktis, cepat, dan murah. Apalagi orang yang tinggal di kota-kota besar. Nah, banyaknya kelebihan yang dimiliki sepeda motor membuat jumlah kendaraan ini membludak setiap harinya. Soal kemacetan nggak usah ditanya. Menanggapi masalah ini, sejak 2014 pemeritah DKI menerapkan larangan sepeda motor memasuki jalan-jalan protokol dan rencananya mereka akan memperluas wilayah larangan itu.

Selain dianggap bisa mengurangi kemacetan, perluasan ini digadang-gadang juga bisa mengurangi angka kecelakaan akibat kendaraan roda dua. Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko ungkapkan data korban pada 2016 karena kecelakaan motor di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang meninggal sebanyak 499 orang (paling banyak di Jakarta Utara), luka berat 1.575, luka ringan 3.462.

Alasan lainnya seperti masih banyaknya pengendara motor yang merampas hak pejalan kaki dengan menerobos trotoar dan memperbesar jumlah pengguna angkutan umum.

Ya tapi kalau tanpa solusi sih yang ada bakal merugikan banyak pihak. Pihak kontra mencoba memaparkan beberapa alasan kenapa kebijakan ini dinilai terlalu dini diterapkan

Dinilai rugikan ojek online via www.harnas.co

Nah kalau pihak kontra, lebih menyorot kepada moda transportasi publik yang belum layak. Menurut mereka gimana bisa pengendara motor beralih ke angkutan umum kalau layanan dan fasilitasnya aja belum dibenahi, kayak waktu tunggu kedatangan Trans Jakarta yang masih lama, kondisi bus yang penuh sesak saat jam sibuk, dan lainnya. Selain itu, Ketua Road Safety Association (RSA), Ivan Virnanda juga berpendapat kalau aturan ini malah bikin ongkos masyarakat beraktivitas makin mahal, terlebih mereka yang terbiasa pakai motor kemana-mana.

Penolakan serupa juga terlontar dari kubu driver ojol (ojek online). Menurut mereka pelarangan ini bakal berdampak sama pendapatannya sehari-hari. Apalagi yang dilarang di jalan-jalan protokol yang banyak perkantoran.

“…Terus kita mau ambil penumpang dimana?”, ujar Pak Muslim resah.

Tapi kalau harus menunggu layanan transportasi publik dibenahi dulu, apa nggak keburu jumlah kendaraan makin meningkat tuh?

Perbaikan infrastruktur memang harus dilakukan sih via en.tempo.co

Logikanya gini, kalau pengguna sepeda motor tetap dibiarkan membludak setiap harinya, gimana moda transportasi bisa ‘kelihatan’ perbaikannya, kan masyarakat masih akan tetap memilih sepeda motor yang lebih bisa menjawab kebutuhan mereka. Menurut saya sih, langkah pemerintah ini juga bisa sedikit ‘memaksa’ masyarakat buat beralih ke transportasi umum. Soal perbaikan, pasti akan dilakukan selama masyarakat mau dulu buat pakai angkutan umum. Perbaikan juga sebaiknya nggak melulu soal infrastruktur tapi juga pelayanan dari para stafnya.

Sebenarnya bukan cuma Indonesia aja lho. Vietnam bahkan berani pasang target untuk ‘membersihkan’ ibu kotanya dari sepeda motor sebelum tahun 2030

Salah satu kondisi jalanan di Hanoi. Macet sampai 3 km cuy! via saigoneer.com

Sama halnya dengan Jakarta, Hanoi ibukota Vietnam malah kayaknya lebih gila lagi soal pengendara sepeda motornya!  Jumlah sepeda motor dan mobil di kawasan Hanoi 1,34 kali dari kapasitas jalan di ibu kota lho. Bahkan jumlah itu meningkat 3,72 kali waktu jam sibuk. Dengan jumlah penduduk sekitar 7 juta jiwa, jumlah sepeda motornya sampai 5 juta sendiri! Sedangkan mobil jumlahnya cuma 500 ribu. Selain sebabkan kemacetan, hal ini juga membuat kualitas udara di Hanoi kian menurun. Jelas kondisi ini jadi PR buat pemerintah sana. Kabarnya mereka sepakat menghapus total sepeda motor pada 2030. Tapi ya sama aja kayak di Jakarta, pihak kontra tetap ada, misalnya aja perusahaan jual beli motor, dan lain-lain.

Meskipun banyak ditentang, uji coba perluasan di Jakarta bakal tetap dilaksanakan pada tanggal 12 September mendatang. Kita tunggu aja ya hasil uji cobanya!