Pemerintah akan Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis untuk Kurangi Penggunaan LPG

Energi listrik memang dinilai lebih ramah lingkungan daripada penggunaan bahan bakar lain, termasuk untuk kebutuhan rumah tangga. Salah satu program yang saat ini sedang dalam perencanaan pemerintah mengenai penggunaan energi listrik ini adalah program e-cooking. Untuk mendukung program ini, pemerintah berencana membagikan rice cooker atau penanak nasi gratis kepada masyarakat.

Pembagian rice cooker itu termasuk dalam rangkaian upaya pemerintah mengimplementasikan energi bersih melalui energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Harapannya, masyarakat bisa lebih hemat LPG, sehingga bisa menekan impor LPG dan menghemat biaya memasak.

Pemerintah berencana membagikan sedikitnya 680 ribu rice cooker menggunakan APBN 2023

rice cooker | Foto dari Depositphoto

Kabar pemerintah akan membagikan rice cooker gratis ini terungkap dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang disiarkan melalui kanal YouTube ESDM baru-baru ini. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, Program Bantuan Penanak Nasi Listrik (PBPNL) atau e-cooking ini menggunakan dana APBN. Sedikitnya ada 680 ribu unit rice cooker yang akan dibagikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Alokasi pendanaan program e-cooking sebesar Rp 340 miliar untuk paling sedikit 680 ribu KPM saat ini telah masuk dalam DIPA Ditjen Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2023,” tutur Dadan.

Melansir dari Kompas, saat ini pengadaan rice cooker itu masih dalam proses  pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan program tersebut, seperti Dasar Hukum Pelaksanaan Program dan Kajian Teknis Pendukung Program. Targetnya, program tersebut akan masuk tahap persetujuan pada awal April 2023.

Beberapa tujuan pembagian rice cooker gratis mulai dari pemanfaatan energi bersih kurangi penggunaan LPG

Rice cooker | Foto dari Depositphoto

Pembagian rice cooker gratis ini bukan tanpa alasan, Dadan mengungkap bahwa program e-cooking ini untuk mendukung program pemerintah dalam pemanfaatan energi bersih yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Program itu juga bertujuan mengurangi penggunaan LPG 3 kg, sehingga bisa mengurangi beban impor LPG nasional sebagai salah satu upaya transisi menuju energi bersih. Selain itu, e-cooking juga mengurangi emisi gas rumah kaca untuk membantu pencapaian target nol emisi di tahun 2060.

Sementara itu, bagi masyarakat penerima rice cooker gratis ini bisa terbantu menghemat biaya memasak daripada menggunakan LPG 3 kg. Melansir dari Kompas, Sub Koordinator Perhubungan Komersial Tenaga Listrik Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Edi Pratikno menjelasakan, bahwa rata-rata penggunaan LPG untuk menanak nasi sebesar 2,4 kg per bulan dengan biaya Rp 16.800 per bulan.

Sementara jika menggunakan rice cooker perbulan menghabiskan energi 5,25 kwh per bulan dengan biaya Rp 10.396 per bulan. Sehingga ada potensi penghematan subsidi sebesar Rp 52,2 miliar. Pun dengan volume LPG yang lebih hemat 19,6 ribu ton, sehingga menghemat devisa USD 26,88 juta.

Syarat penerima bantuan rice cooker gratis adalah KPM yang merupakan pelanggan listrik bersubsidi

Menanak nasi pakai kompos gas | Foto dari Depositphoto

Adapun syarat penerima rice cooker dalam program e-cooking ini target kriteria KPM Sebagai berikut:

• Rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA, berdasarkan survei PLN pelanggan 450 VA dan 900 VA yang mayoritas memakai LPG 3 kg.
• Di luar daya 450 VA dan 900 VA pengguna LPG 3 kg yang divalidasi oleh kepala desa.
• Rumah tangga yang sudah memiliki sistem listrik di rumah.

Sebelum kabar soal rencana pembagian rice cooker gratis ini, pemerintah sempat berencana membagikan kompor listrik gratis, karena dinilai lebih cepat dalam implementasi energi bersih. Namun, kebijakan ini harus ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan, karena kondisi perekonomian yang belum stabil.

Diketahui kompor listrik layak digunakan untuk rumah tangga dengan daya 1800 VA, artinya masyarakat yang merupakan target penerima yang rata-rata pengguna daya 450-900 VA harus menambah daya di atas 1800 VA. Hal ini justru akan memberatkan masyarakat penerima bantuan karena dibebani daya listrik yang lebih besar. Sementara rice cooker dinilai masih terjangkau bagi  KPM. Kita tunggu saja 2023 mendatang, kebijakan ini akan disetujui para pihak-pihak terkait atau enggak ya SoHip!