Najwa Shihab Dipolisikan Gara-gara Wawancarai Kursi Kosong Terawan, Laporan Kabarnya Ditolak

Belum lama ini, Najwa Shihab menghebohkan publik karena melakukan wawancara yang tak biasa di televisi. Biasanya dia mengundang narasumber ke studio Mata Najwa untuk mengobrol langsung. Tetapi pada Senin (28/9), dia justru melakukan “wawancara” pada kursi kosong. Ternyata kursi tersebut mewakili Terawan Agus Putranto selaku Menteri Kesehatan RI yang telah berkali-kali menolak undangan darinya.

Dalam acara itu, Najwa mengajukan sejumlah pertanyaan pada kursi kosong Terawan. Mulai dari sosoknya yang “menghilang” selama pandemi, jumlah tes corona yang belum memenuhi target, sampai banyaknya kematian tenaga kesehatan. Kata-katanya begitu tajam sehingga publik mengagumi keberaniannya. Tetapi, ada pula pihak yang merasa tidak senang.

Setelah mewawancarai kursi kosong Menkes Terawan, Najwa Shihab dilaporkan ke polisi. Dia dianggap melakukan cyber bullying

Najwa dan kursi kosong / Credit: Narasi TV via www.narasi.tv

Dilansir dari Kompas, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Dewi Soembarto, hendak melaporkan Najwa ke Polda Metro Jaya pada Selasa (6/10). Dia menganggap Najwa telah melakukan cyber bullying atau perundungan melalui teknologi pada Terawan. Padahal Terawan disebut sebagai orang yang membantu presiden, sehingga Silvia berpendapat bahwa Najwa telah merendahkan Jokowi melalui menteri kesehatan.

Untuk melengkapi laporannya, Silvia membawa barang bukti berupa video tayangan wawancara kursi kosong dan jadwal tugas Terawan pada hari yang sama. Awalnya dia melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), lalu dialihkan ke bagian Cyber untuk berdiskusi lebih lanjut.

Untungnya, laporan atas Najwa Shihab ditolak kepolisian. Sang pelapor diminta untuk mengurus hal ini ke Dewan Pers

Silvia selaku pelapor / Credit: TEMPO – Wintang Warastri via metro.tempo.co

Laporan Silvia atas Najwa sempat menghebohkan publik. Bahkan nama Najwa Shihab dan tagar #SAVENAJWASHIHAB menjadi trending di media sosial. Banyak orang yang berpendapat bahwa perbuatan Najwa tidak salah dan tidak seharusnya dilaporkan ke polisi. Untungnya, pihak kepolisian sependapat dan memutuskan untuk menolak laporan Silvia.

Setelah itu, pihak kepolisian menyarankan Silvia untuk berkonsultasi ke Dewan Pers. Sebab berdasarkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, masalah yang berhubungan dengan pemberitaan pers harus dilakukan di Dewan Pers. Jadi tidak bisa langsung dilaporkan ke kepolisian karena bukan wewenang mereka. Silvia pun berniat memproses laporannya ke Dewan Pers, tetapi hingga kini hasilnya belum diketahui.

Sebetulnya, Najwa Shihab hanya menyampaikan kritik pada pemerintah. Apalagi teknik wawancara kursi kosong juga pernah dilakukan di negara lain

View this post on Instagram

Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan. Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu. Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja. Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Manteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi. Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal Youtube dan media sosial Narasi. Media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli/lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa. Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU Pers yaitu “mengembangkan pendapat umum” dan “melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”. Sependek ingatan saya, treatment “kursi kosong” ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang. Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, di antaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O’Donnell di MSNBC’s dalam program Last Word. Pada 2019 lalu di Inggris, Andrew Neil, wartawan BBC, juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC. Hal serupa juga dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya. #CatatanNajwa

A post shared by Najwa Shihab (@najwashihab) on Oct 6, 2020 at 4:54am PDT

Setelah mengetahui laporan tentang dirinya, Najwa memberi tanggapan di Instagram. Dia menyampaikan kesediaannya untuk memberi keterangan pada pihak yang berwenang jika memang ada keperluan pemeriksaan. Najwa juga kembali menekankan tujuannya dalam melakukan wawancara kursi kosong Terawan. Dia tidak bermaksud menantang pihak tertentu, tetapi memberi kesempatan pada Terawan untuk menjelaskan kondisi seputar pandemi.

Terlebih, wawancara kursi kosong sudah pernah dilakukan  di negara lain. Cara ini diterapkan oleh pembawa acara televisi bernama Kay Burley pada 2019. Dia melakukannya karena James Cleverly, Ketua Partai Konservatif Inggris, tiba-tiba tidak hadir sebagai narasumber. Hal serupa dilakukan jurnalis Andrew Neil pada Boris Johnson selaku calon Perdana Menteri Inggris pada tahun yang sama.

Dari contoh tersebut, kita jadi tahu kalau wawancara kursi kosong adalah cara yang cukup lazim jika narasumber penting tak kunjung hadir. Apalagi kalau informasi yang dibutuhkan sangat penting bagi masyarakat luas. Seandainya tidak didesak seperti itu, apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya bisa berpangku tangan sampai Terawan muncul dan memberi penjelasan entah kapan?