Memilih Pemimpin di Indonesia Tak Lebih Mudah dari Judi Bola

Babak genting pemilu 2019 sudah dimulai dengan adu pamer cawapres, dan–meminjam istilah acara televisi,–ratingnya tinggi. Seperti ada Christopher Nolan di balik ini semua, banyak plot twist. Capres yang satu memilih cawapres yang bikin terpingkal-pingkal dan seakan tidak ada niatan menang. Sementara yang satu lagi kebalikannya, saking taktisnya, sampai bikin sakit hati karena mengkhianati apa-apa yang sempat dibela oleh pendukungnya. Tapi karena saya tak ada minat direkrut menjadi komentator politik oleh tiviwan, kita bahas yang adem-adem saja.

Kurang dari sepekan lagi, kita akan merayakan peringatan 73 tahun Indonesia merdeka, tapi perkembangan pemilu 2019 mengingatkan bahwa kita belum benar-benar beranjak. Masih hampir sama seperti zaman kolonial, hari ini pun kita tak benar-benar punya kuasa untuk menentukan pemimpin kita sendiri. Merdeka seharusnya tidak seperti ini.

Politik memang rumit-rumit seru. Sayangnya, kerjaan kita cuma bikin meme, mengumpat, membalas hoaks dengan hoaks, menjadi timses gratisan di grup whatsapp keluarga, lalu menyumbang satu suara. Sudah.

Nyoblos di pemilu adalah bentuk partisipasi politik paling kentara yang bisa kita lakukan. Tapi tidak benar-benar mudah, agaknya cuma untung-untungan. Semacam cap cip cup atau hitung kancing dalam ilusi demokrasi. Demokrasi yang semestinya tidak sesederhana terwujud dengan bisa “memilih tanpa paksaan”, melainkan juga diberikan kondisi yang ideal untuk menentukan pilihan. Misalnya, kita harus mengantongi informasi yang cukup akan program-program dan arah ideologi yang ditawarkan oleh tiap-tiap calon. Sementara, kini, yang kita dapatkan cuma kumpulan bapak-bapak yang gaduh dan saling.berbantah-bantah, Kita tak benar-benar tahu apa yang terjadi sebenarnya di elit-elit partai itu.

Atau lebih sederhana, kita tak benar-benar mengenal pilihan yang diberikan pada kita.

Apa bedanya satu partai dengan partai lainnya secara ideologis? 

Ambil contoh di Amerika Serikat, ketika kamu mendukung hak LGBT atau menentang hukuman mati misalnya, bolehlah kamu mendukung Partai Demokrat, Tapi jika sebaliknya, silakan mendukung Partai Republik. Tidak selalu hasil kebijakannya sesuai, tapi setidaknya kita bisa berekspektasi pada arah kebijakan dari masing-masing partai.

Sementara apa bedanya Nasdem dengan Hanura? PKB dengan PPP? Di Indonesia, hampir semua partai akan bilang mendukung kebebasan individu, pemerataan ekonomi, anti-penggusuran, dan sebagainya. Semua partai akan mencitrakan dirinya sesuai “permintaan pasar” atau apa yang laku dijual di mata publik (baca: voter). Ini partai atau toko kelontong?

Partai-partai di Indonesia tidak punya haluan kebijakan yang pasti dan layak kita jadikan panduan pertimbangan menentukan pilihan dukungan. Asumsi ini didukung oleh  temuan  Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang bekerja sama dengan Australian National University (ANU) yang diambil dari 508 responden yang dipilih secara acak dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semua partai mengaku berpijak pada pancasila, mendukung emansipasi, menyukai kebaruan dibanding tradisi, dan menolak ideologi kiri (kendati sejumlah indikator lain sebenarnya mengarahkan mereka ke sana, ealah). Semua juga mengklaim diri mendukung Reformasi dibanding Orde Baru, meski itu Golkar, Gerindra dan Hanura yang punya sejarah sebagai “dalang” di kepemimpinan Orde Baru.

Satu-satunya jurang yang cukup memisahkan adalah perihal sebesar apa partai mendudukkan peran Islam dalam politik, PDI dan Nasdem di satu kutub jauh berseberangan dengan kutub lainnya yang berisi PPP, PKS, dan PAN. Namun, ini tak berarti implementasi terhadap program dan kebijakannya berbeda. Besar kemungkinan omong doang.

Tidak kaget, karena ideologinya memang cuma menang dan bagi-bagi kursi

Dan Slater dan Kuskridho Ambardi bahkan dalam studi politiknya menyebut istilah “kartel” (semacam jual beli narkoba, gaes) untuk merumuskan pola kerja partai-partai di Indonesia. Partai-partai ini hampir bisa dikatakan bodo amat dengan ideologi dan kebijakan, lantaran yang penting adalah bagi-bagi jatah jabatan sehingga skemanya menyerupai kartel. Tak heran jika semua bisa bertindak sesuka hati, loncat ke sana-sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini, menjalin koalisi yang rupa-rupa warnanya, tanpa ada loyalitas terhadap pandangan politik tertentu.

Simak saja berita-berita terkini soal pemilu. Apa yang diperdebatkan dalam pertimbangan pemilihan cawapres selalu seberapa besar potensi ia meraup suara, nyaris tak ada obrolan tentang apa yang bisa diberikannya pada rakyat jika terpilih: “karena ia muda dan bisa menarik para pemilih millenial, karena ia bakal disukai kaum Islam, karena ia didukung koalisi A dan B, karena ia tampan, duitnya banyak untuk nyablon kaus, post-islamisme, post-rock, post-yandu,….”.

“Ya konteksnya kan memang sedang persiapan bersaing di pemilu?”. Ow tidak, mereka terus terang kok. Ya memang itu saja yang ada di kepala mereka.

Dalam pantauannya, ICW (Indonesian Corruption Watch) juga beranggapan bahwa perbaikan di sistem pemilihan umum sejak era Reformasi pun belum sampai pada memperbaiki pengelolaan partai politik, termasuk tiadanya kejelasan mekanisme pengusungan calon dengan indikator yang jelas dan transparan.

Budaya politik yang berkembang pada era Reformasi ini bersifat oligarkis, yakni berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di segelintir elit politik. Yang terbenahi sejak Reformasi hanya struktur dan fungsi-fungsi “formal” sistem politiknya saja, tapi budaya politiknya masih carut marut. Berstatus merdeka tapi tidak punya budaya pemerintahan yang terbuka. Pemilu cuma panggung kepentingan elit, isi debat politik cuma pencitraan, retorika, dan kampanye hitam. Tidak ada kejelasan ideologi politik dan program kebijakan yang rinci, sehingga memungkinkan untuk dikawal. Di sisi lain rakyatnya sendiri punya pengetahuan politik rendah sehingga cuma jadi penonton. Masyarakat sebagai pemilih tak lebih dari sekadar angka-angka yang diperebutkan.

Jadi selamat memilih. Seperti judi bola, siapapun yang terpilih, yang menang selalu bandar 🙂