Penuturan Pendamping Kasus Kekerasan Seksual, Begini Sulitnya Korban Mencari Keadilan

Pekan lalu, kita kembali mendengar kabar kekerasan seksual untuk kesekian kalinya. Tiga anak di bawah umur menjadi korban perilaku keji bapak kandungnya sendiri. Perkosaan itu terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada tahun 2019 lalu. Mirisnya, kasus yang harusnya ditangani secara hukum itu berhenti di tengah jalan. Menurut laporan Project Multatuli, pihak kepolisian setempat enggan menindaklanjuti kasus gara-gara kurangnya bukti.

Tak ayal, kejadian di Luwu Timur ini membuat banyak orang geram. Pasalnya, kasus ini menambah daftar panjang deretan kasus serupa di Indonesia. Berdasarkan laporan Kompas Perempuan, selama periode Januari-Juli 2021 saja, kekerasan seksual telah mencapai 2.500 kasus. Jumlah ini melampaui total kasus di tahun 2020, yakni sebesar 2.400 kasus.

Muncul pertanyaan, “Kapan, ya, angka kasus kekerasan seksual menurun dan korban mendapatkan keadilan?” di benak kita. Akhirnya, ramai-ramai orang membicarakan di media sosial sampai akhirnya tagar #TigaAnakDiperkosa nangkring di tangga trending topic di Twitter.

Kasus kekerasan seksual yang mandheg seperti ini sudah bukan pertama kali terjadi. Banyak catatan dari lembaga penanganan yang menyebutkan kasus kekerasan seksual sulit untuk diproses secara hukum. Tentu saja, kesulitan ini paling merugikan korban.

Melihat fenomena itu, Hipwee Premium mewawancarai Winda Noviati yang pernah berjibaku dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Melalui pengalamannya mendampingi korban, ia mengungkapkan betapa beratnya mencari keadilan. Apalagi, korban rentan mengalami reviktimisasi berkali-kali.

Regulasi hukum masih tidak berpihak pada korban, kasus kekerasan seksual di Indonesia sering kali berujung tanpa kepastian

Nasib korban kekerasan seksual di Indonesia | Photo by RODNAE Productions on Pexels

Saat ditemui awak Hipwee Premium, Selasa, (12/10), Winda menyambut dengan hangat. Meskipun sudah hampir setahun tidak menangani kasus kekerasan seksual karena sudah resign, ia masih bersedia membagikan pengalamannya. Sebelum menekuni pekerjaanya sekarang dan fokus melanjutkan studi, Winda berkecimpung di Non-Governmental Organization (NGO) Savy Amira Surabaya.

Semenjak duduk di bangku kuliah, ia tebrilang aktif menjadi relawan di lembaga itu. Selepas menamatkan pendidikan sarjana, ia langsung menjadi pekerja tetap sebagai pendamping psikologis yang merangkap jadi sekretaris pada tahun 2019-2020.

Mendengar kabar kasus kekerasan seksual di Luwu Timur, Winda mengatakan bahwa ia pernah menangani kasus sejenis dengan hasil penyidikan yang cukup mengecewakan. Menurutnya, penghentian proses hukum kerap terjadi bila menyangkut kasus kekerasan seksual.

“Prosesnya mandheg di tengah jalan. Pelaporan tidak dilanjutkan karena barang bukti tidak kuat atau nggak ada saksi. Sama pihak polisi, laporan tidak ditindaklanjuti. Dari aparatur sendiri, misalnya kasus ini tidak ramai, bisa jadi tidak mendapat respons lagi. Memang untuk kasus seperti ini, dibutuhkan kolaborasi dari beberapa pihak agar bisa melakukan pendampingan pada korban,” ujar Winda.

Harus diakui, regulasi hukum di Indonesia masih belum berpihak pada korban. Bisa dilihat juga, pengesahan Rancangan Undang-Undang Penanangan Kekerasan Seksual (PKS) masih terganjal banyal hal. Sampai detik ini, dasar regulasi itu belum lolos di tahap legislasi. Bahkan, kabar terbaru, definsi kekerasan seksual malah dipersempit. Bagi Winda, itu menunjukkan ketegasan hukum dan pemerintah masih kurang soal kekerasan seksual.

Berkali-kali mendampingi kasus, Winda mengakui korban kekerasan seksual sering mengalami reviktimisasi

Korban mengalami reviktimisasi | Photo by Kat Smith on Pexels

Sebagai pendamping psikologis, Winda bertugas mendampingi korban atau penyintas untuk pulih. Sebagian besar kekerasan seksual yang ditanganinya adalah perkosaaan, pencabulan, dan perkosaan dalam perkawinan.

Ia memberikan konseling agar kondisi psikologis korban terpetakan, sehingga dampak kekerasan seksual pada korban pun dapat diatasi. Namun, tak jarang ia juga memberikan pendampingan hukum sampai advokasi dengan bantuan teman psikolog lain atau lembaga terkait.

Ketika ditanya soal posisi korban kekerasan seksual di Indonesia, Winda mengungkapkan bahwa posisinya bisa dibilang ada di bawah sekali. Artinya, korban adalah pihak yang paling dirugikan. Apalagi, korban sering mengalami reviktimisasi atau mendapatkan kekerasan berlapis. Soalnya, korban kerap jadi sasaran penghakiman dari lingkungan sekitar, bahkan dari pihak penegak hukum. Alhasil, korban kembali ‘terluka’.

ADVERTISEMENTS

Kamu sedang membaca konten eksklusif

Dapatkan free access untuk pengguna baru!

Lanjutkan dengan Akun Hipwee

Kembali

Masuk Akun

Ingat Saya

Lupa Kata Sandi?

Masuk

“Pembahasan soal seks saja masih sangat tabu di beberapa masyarakat. Ditambah lagi, korban mendapatkan kekerasan seksual. Dari beberapa tahun yang saya amati, korban atau penyintas KS disalahkan atas kekerasan yang menimpanya. (Kondisi ini) paling banyak diterima oleh korban kekerasan di luar hubungan pernikahan. Kebanyakan korban disalahkan karena tidak menjaga kehormatan atau kesucian,” ungkap Winda.

Jadi, seolah-olah kekerasan seksual terjadi karena kesalahan korban. Misalnya, gara-gara cara berpakaian atau cara berperilaku korban karena dirinya dinggap tidak bisa menjaga diri dengan baik. Padahal, dalam kekerasan seksual, pelaku adalah pihak yang bersalah.

Yang memprihatinkan, kondisi korban semakin memburuk. Ibaratnya, sudah jatuh, masih tertimpa tangga lagi. Belum pulih luka akibat kekerasan seksual, korban harus menerima kekerasan lain berupa penghakiman sampai victim blaming.

ADVERTISEMENTS

Lika-liku proses korban supaya bisa pulih, banyak tantangan yang menguras energi

Tantangan korban kekerasan seksual cari keadilan | Illustration by Hipwee

Perjuangan korban kekerasan seksual untuk pulih, menurut Winda, sangatlah berliku. Ada banyak tantangan, mulai dari kondisi psikologis yang belum stabil, regulasi hukum, sampai dukungan sosial yang minim.

“Korban akan menyangkal pengalamannya. Untuk mengakui kekerasan seksual sendiri sudah melelahkan. Fungsi konseling psikologis adalah membuat korban mau menerima peristiwa yang terjadi pada dirinya. Banyak korban justru akan menyalahkan dirinya,” kata Winda. 

Nah, kondisi korban ini mengalami naik-turun. Pada saat tertentu, korban merasa proses pendampingan akan berhasil. Di satu titik, korban merasa proses ini tidak berguna. Tujuan konseling adalah membantu korban untuk tetap kuat sekaligus menekankan kalau apa yang terjadi pada korban tidak dapat mendefinisikan dirinya seutuhnya.

Tantangan selanjutnya, yakni masyarakat yang masih tidak ‘ramah’ pada korban hingga terjadi victim blaming. Bukannya memberikan penguatan pada korban, masyarakat malah membuat korban merasa down. Tak sedikit korban yang menjadi target perundungan.

Kemudian, proses penanganan hukum masih kurang. Penyidikan polisi masih penuh dengan bias. Misalnya,  ketika membuat BAP (Berita Acara Pemerikasaan) atau kronologi, polisi menyela dengan pertanyaan, “Kok kamu mau sih? Kok kamu nggak melawan sih?”

Jadi, muncul pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan. Bahkan, meski tidak menanyakan pun, dari ekspresi muka dan sorot mata pihak kepolisian cenderung menghakimi korban. Lantaran kebanyakan kasus kekerasan seksual terjadi di ranah privat, polisi minta saksi dan bukti. Sementara itu, bagi korban untuk mengingat peristiwa itu saja, sudah sangat menyakitkan. Semoga kejadian-kejadian seperti ini bisa diperbaiki ke depannya, sehingga korban yang sudah down tidak makin merasa buruk.