Maraknya kasus korupsi dan suap di Indonesia yang melibatkan pejabat negara makin meresahkan. Partisipasi penduduk Indonesia untuk mengawasi tindakan yang mengarah ke korupsi dan suap sangat diharapkan. Karena itulah, Presiden baru saja menyetujui peraturan pemerintah yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak korupsi ke penegak hukum. Setelah melapor, nantinya masyarakat bisa mendapat hadiah berupa uang tunai sampai Rp200 juta lho!
Laporan yang diterima dan bisa mendapatkan hadiah itu tentu nggak bisa sembarangan. Dilansir dari Kompas, ada tata cara dan syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Ada juga perlindungan hukum khusus supaya para pelapor ini merasa aman. Tertarik? Yuk intip bagaimana cara mendapat uang sampai Rp200juta dengan melaporkan kasus korupsi dan suap~
ADVERTISEMENTS
Besaran maksimal ‘hadiah’ tergantung akan besarnya kasus korupsi yang dilaporkan. Hadiah maksimal untuk pelaporan kasus korupsi adalah Rp200 juta, sedangkan kasus suap Rp10 juta
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hadiah yang diberikan sebesar 0,2% dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara. Jadi kalau mau mendapatkan hadiah maksimal sebesar Rp200 juta, laporan kasus korupsinya harus punya nilai kerugian negara sebesar Rp100 miliar. Kalau penghargaan maksimal yang bisa diperoleh pelapor kasus korupsi adalah Rp200 juta, besaran hadiah yang ditawarkan untuk kasus suap adalah Rp10 juta.
ADVERTISEMENTS
Pelaporan bisa dilakukan baik secara lisan maupun tulisan ke pihak berwenang. Salah satunya lewat jalur KPK Whistleblower’s System (KWS) milik KPK
Caranya melapor juga sudah diatur. Laporan diberikan kepada pihak yang berwenang yaitu pejabat di badan publik atau penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan bisa secara lisan atau tulisan. Media yang digunakan juga boleh elektronik seperti email dan pesan singkat, tapi bisa juga non-elektronik yaitu surat tertulis dan sebagainya. Laporan dilengkapi dengan identitas diri dan keterangan lain mengenai tindak korupsi yang dilaporkan. Kejadian bisa diceritakan dalam bentuk uraian. Salah satu media yang bisa digunakan adalah KPK Wishtleblowers System. Di website tersebut, KPK menerima aduan mengenai tindak pidana korupsi.
ADVERTISEMENTS
Untuk bisa mendapatkan penghargaan, maka informasi laporan yang diberikan ke pihak berwenang akan dinilai dahulu oleh penegak hukum
Buat mendapatkan hadiah, laporan juga harus sesuai dengan syarat. Salah satu syaratnya adalah sudah dinilai oleh penegak hukum. Kan informasi juga perlu dibuktikan kebenarannya. Nah tingkat kebenarannya inilah yang dinilai oleh penegak hukum. Nggak perlu khawatir, penilaian ada batas waktunya kok. Penilaian sih dilakukan dalam kurun waktu 30 hari kerja sejak jaksa menerima salinan keputusan pengadilan yang ada kekuatan hukum tetapnya. Jadi, sabar aja ya~
ADVERTISEMENTS
Informasi tentang korupsi dan suap memang berbahaya sih, apalagi jika melibatkan pejabat tinggi. Maka dari itu, ada jaminan perlindungan hukum bagi pelapornya
Seringkali, kasus korupsi dan suap kan melibatkan pejabat tinggi yang berpengaruh. Kalau sudah begini, pelapornya bisa-bisa dalam bahaya lho. Demi menjaga keamanan, pelapor mendapatkan perlindungan hukum agar kalau terjadi apa-apa, dia sudah dilindungi oleh hukum negara kita. Aman deh pokoknya!
Hadiah dan juga perlindungan hukum bagi pelapor ini sebenarnya salah satu cara agar masyarakat turut aktif memberantas korupsi. Mereka harus berani mengungkap hal yang nggak beres di lingkungan sekitar kita. Yuk sama-sama perhatikan sekitar biar korupsi nggak lagi merajarela~