Tren Kasus Covid-19 Naik, Jokowi Putuskan PPKM Skala Mikro Berlaku Pekan Depan

Sepertinya penanggulangan virus Covid-19 di Indonesia masih panjang. Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali pada tanggal 11-25 Januari nggak efektif, pemerintah mulai mengubah strategi. Terbaru, pemerintah mencoba untuk menjangkau wilayah hulu agar penanganan kasus lebih terkendali.

Hingga detik ini kasus penularan Covid-19 sudah mencapai lebih dari 1 juta. Bahkan selama sepekan belakang, kasus harian telah mencapai 10 ribu per hari. Meskipun sudah memberlakukan PPKM Jawa-Bali, lonjakan kasus tetap nggak terkendali. Diakui oleh presiden Jokowi, PPKM sebelumnya memang nggak efektif karena tingkat mobilitas masih tinggi. Tidak memperlihatkan hasil signifikan, presiden pun merumuskan kebijakan baru.

Melihat kondisi yang mengkhawatirkan, presiden Jokowi memutuskan PPKM skala mikro mulai berlaku tanggal 9 Februari 2021

Melalui diskusi virtual yang digelar BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) pada Jumat (5/2), Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting mengumumkan kebijakan baru. Berdasarkan keputusan presiden Jokowi, PPKM skala mikro bakal diterapkan pekan depan yakni mulai tanggal 9 Februari.

Menukil Kompas, PPKM level mikro bertujuan untuk memperbaiki penanggulangan Covid-19 di wilayah hulu seperti pedesaan. Dengan adanya strategi baru, setiap desa diharapkan mendirikan posko tanggap Covid-19. Posko-posko tersebut berperan sebagai pendamping untuk tim pelacak menelusuri penyebaran virus.

“Artinya harus ada posko di desa yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak, sehingga mereka yang diisolasi harus 14 harus dikurung, kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi,” jelas Alexander Ginting.

Lebih lanjut, Alexander menegaskan kalau kebijakan baru itu merupakan menjadi tanggung jawab semua lini. Jadi nggak cuma dibebankan kepada petugas kesehatan. Menurutnya, penanggulangan pandemi memerlukan peran semua pihak dari multisektor.

Sebelumnya presiden Jokowi telah memberi arahan kepada 5 gubernur untuk memaksimalkan PPKM skala mikro dan 3T

Sehari sebelum Alexander Ginting mengumumkan penerapan PPKM skala mikro, presiden telah memberikan arahan kepada 5 gubernur yakni Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Dalam pertemuan itu, presiden sempat menyinggung dua kelemahan PPKM Jawa-Bali yang diterapkan bulan Januari lalu.

Ada dua kelemahan yang dinilai penyebab PPKM kurang optimal. Pertama, soal pelaksanaan di lapangan. Sedangkan yang kedua adalah kurangnya pengetatan testing, tracing, dan treatment alias 3T. Berkaca dari dua kelemahan tersebut, Jokowi pun meminta para gubernur memperkuat PPKM di level mikro.

“Artinya kita ingin memperkuat kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan, sehingga saya sampaikan pembatasan kegiatan masyarakat di level mikro, di level kampung, desa, RW, RT itu penting, kuncinya di situ. Lapangan yang harus dikerjakan,” terang Jokowi, dilansir Detik.

Nggak hanya mengoptimalkan penanggulangan di level hulu, Jokowi kembali mengingatkan para gubernur untuk memperketat 3T. Ia meginginkan pelacakan minimal 30 orang yang pernah kontak aktif dengan pasien Covid-19. Selain penguatan lapangan dan 3T, presiden tak lupa mengarahkan gubernur untuk menyosialisasikan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Dengan menerapkan kebijakan PPKM skala mikro, presiden berharap angka penularan kasus Covid-19 dapat diatasi.  Pun agar hasilnya sesuai harapan, presiden mengimbau implementasi kebijakan tersebut diperkuat.  Setelah beberapa kali ganti strategi penanganan Covid-19, semoga kebijakan baru tersebut berjalan efektif, ya.