Inikah Wajah Pelayanan Masyarakat di Indonesia? Pelayanan Disdukcapil Di-stop Cuma Karena Ada Ultah

Kewajiban utama orang yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. ASN ini adalah orang-orang yang bekerja di instansi milik pemerintah seperti kantor Kecamatan/Kelurahan, kantor Imigrasi, kantor Pajak, kantor Samsat, dan lain-lain. Bisa dibilang mereka ini merupakan ‘perpanjangan tangan’ pemerintah. Kalau kinerjanya buruk, image pemerintah kemungkinan juga ikut tercoreng

Seperti beberapa hari lalu, ada sebuah kejadian ‘menyentil’ yang diduga terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bengkulu. Para ASN di sana justru sibuk merayakan ulang tahun salah satu pegawai di sebuah ruangan, padahal antrean tampak membludak. Kejadian ini diabadikan pengguna Facebook lewat video berdurasi 15 detik. Meski cuma sebentar, tapi video itu seolah bisa menggambarkan betapa pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Berikut Hipwee News & Feature telah merangkum infonya untuk kamu.

Kejadian di Disdukcapil Bengkulu kemarin jadi 1 dari sekian banyak bukti yang menggambarkan betapa belum maksimalnya pelayanan publik di Indonesia

Sebuah video yang diunggah akun Facebook Vita Su, Rabu (4/6) lalu ini, menjadi sorotan publik setelah menunjukkan bagaimana kurang profesionalnya pelayanan Disdukcapil Bengkulu. Para ASN terlihat sibuk merayakan ulang tahun salah satu staf di sebuah ruangan, padahal saat itu antrean tampak membludak. Mirisnya, mereka seakan nggak peduli dengan antrean masyarakat dan asyik sendiri dengan surprise ultah yang notabene termasuk acara pribadi di jam kerja. Dalam video juga sempat terdengar keluhan ibu-ibu yang mengantre sejak lama, tapi belum juga dilayani.

Sontak video itu langsung viral dan sampai ke telinga Kepala Disdukcapil. Katanya sih mereka sudah membawa masalah ini ke forum rapat

Antrean membludak via garudanews.id

Dilansir Kompas, peristiwa ini kabarnya sudah sampai ke telinga Kepala Disdukcapil Bengkulu, Sudarto Widyo Saputro. Dirinya mengaku sudah membawa kasus ini ke forum rapat. Menurutnya, ASN bernama Vita, diberi surprise oleh orang yang pernah ditolongnya di masa lalu, dengan diberi kue ultah lengkap dengan lilinnya. Sudarto juga mengatakan kalau acara surprise itu berlangsung nggak lebih dari 1 menit. Setelah itu, pelayanan berjalan seperti biasa.

Meskipun hanya berlangsung kurang dari 1 menit, sebenarnya itu juga menyalahi prinsip profesionalitas dan peraturan kerja. Mungin jika memang ada acara mendesak yang sifatnya bukan pekerjaan, ASN bisa memastikan ada aparatur lain yang bisa menggantikan posisinya sementara.

Ya kalau ngomongin pelayanan publik di Indonesia secara umum sih emang masih jauh banget dari kata sempurna. Antrean bisa seharian, sampai bikin orang nggak kerja

Padahal antrean ini mungkin bisa dibikin lebih efisien dan nggak buang-buang waktu via beritadaerah.co.id

Meski sudah “berdiri” sejak 1945, nyatanya hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih dalam proses belajar menciptakan pelayanan publik terbaik dan berkualitas. Jadi ya mungkin masih jauh dari kata sempurna. Soalnya tiap mau ngurus segala keperluan administrasi, kebanyakan pasti antre, contohnya bayar pajak, bikin paspor, perpanjang SIM atau STNK, dan lainnya. Walaupun udah ada layanan pendaftaran online seperti di kantor Imigrasi, tapi kita tetap aja harus datang dan antre di sana. Bahkan antrean paspor online dilaporkan sering habis lho.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, bahkan nggak segan mengatakan kalau pelayanan publik di Indonesia masuk tahap mengerikan. Menurutnya hal ini terjadi karena PNS tidak efektif menjalankan fungsinya. Para birokrat lebih sibuk mengembangkan regulasi dibanding melayani publik. Akibatnya kualitas pelayanan di institusi pemerintah jadi kurang.

Selain memang kualitas pelayanan yang masih minim, ternyata nggak sedikit juga laporan adanya praktik pungli di sejumlah wilayah. Waduh!

Masing sering ditemui pungli via wartakota.tribunnews.com

Dikutip CNN, Praktino juga membocorkan kalau praktik pungli berlapis masih banyak ditemui di Indonesia, bahkan sudah seperti mendarah daging. Jadi menurutnya tidak mudah untuk menghapus pungli di negeri ini. Tapi Pratikno optimis bisa mengurangi jumlahnya. Berdasarkan laporan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli, pada 2016 kemarin, ada sekitar 2.000 kasus pungli yang dilaporkan. Katanya, hal ini menunjukkan masyarakat cukup antusias untuk ikut membantu mengontrol praktik pungli.

Masalah antre mungkin nggak jadi masalah bagi sebagian orang, bisa jadi ada juga yang berpikiran kalau antre malah bisa bikin lebih rapi sistemnya. Tapi kalau lihat perkembangan teknologi yang udah serba digital ini, pemerintah mungkin perlu memikirkan cara lain yang jauh lebih efektif serta efisien, misalnya sistem pendaftaran serba online lewat website atau bahkan aplikasi khusus. Kalau menurutmu gimana nih, guys?