Pengakuan para ‘Relawan Demokrasi’ di Balik Gelaran Pemilu 2019, Memang Perlu Evaluasi yang Serius

Pemilihan umum untuk kepala negara dan anggota legislatif lainnya sudah beberapa pekan berlangsung. Namun hingga saat ini penghitungan final belum juga dikabarkan selesai. Hal itu nantinya akan diumumkan pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

Sejak terlaksananya agenda “nyoblos serentak” itu, rupanya banyak hal terjadi yang menghebohkan dunia nyata hingga dunia maya kita, salah satunya adalah klaim sepihak antar calon yang menyatakan bahwa dirinya masing-masing adalah calon yang lebih unggul pada hasil penghitungan. Di luar itu, banyak juga pernyataan-pernyataan yang tersebar di pemberitaan berbagai media perihal tuduhan kecurangan lembaga KPU yang dinilai tidak netral dan memihak pada calon tertentu. Atau yang lebih menyedihkan lagi adalah banyaknya korban jiwa yang meninggal akibat pemilu pada tahun ini yang didominasi oleh petugas-petugas pada level pelaksana paling bawah.

Permasalahan yang ada mulai dari keluhan petugas pada tingkat KPPS yang kurang mendapat materi, sulitnya akses untuk distribusi surat suara di daerah tertentu hingga memerlukan perjalanan yang menguras waktu dan tenaga, tidak terlaksananya koordinasi yang bagus antar pihak hingga jatuhnya korban jiwa yang mencapai ratusan menjadi perhatian tersendiri bagi kami.

Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan untuk ngobrol dengan beberapa petugas honorer yang tersebar di berbagai wilayah khususnya di Sleman, Yogyakarta. Kami sedikit banyak ngobrol dengan mereka yang menjadi petugas sukarelawan yang membantu berjalannya proses pemilihan umum ini.

Banyak sekali fakta-fakta yang mungkin tidak semua orang mengetahui bagaimana hal yang terjadi di belakang perayaan demokrasi kita yang digadang-gadang menjadi demokrasi terburuk sepanjang sejarah setelah reformasi. Perlu diketahui, KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bisa disebut menjadi badan pelaksana pemungutan suara pada level paling dasar.

Dalam pelaksanaanya, petugas KPPS didominasi oleh orang-orang muda yang bersifat honorer. Artinya, mereka yang membantu proses pemilihan dalam level KPPS adalah orang-orang sukarelawan

Petugas TPS via Hipwee

Di kecamatan Tempel, Sleman, hampir setiap KPPS yang tersebar di semua daerah berisikan anggota-anggota karang taruna (perkumpulan pemuda dan pemudi dalam lingkup pedesaan). Beberapa dari mereka ada yang memang mengajukan dirinya sebagai petugas, namun tak sedikit pula yang dimasukkan ke dalam lis petugas secara acak dan tiba-tiba.

“Lha saya itu tau-tau masuk ke grup whatsapp petugas KPPS, mas, beberapa waktu sebelum hari H pemilu itu, cuma lupa pastinya saya”, ujar Faizal, salah seorang petugas KPPS Lumbungrejo kecamatan Tempel yang mengaku pada awalnya dia tidak berniat untuk menjadi petugas KPPS namun tiba-tiba masuk ke dalam salah satu grup Whatsapp yang berisikan anggota petugas KPPS.

“Kalau jobdesk ya kita tahunya teknis singkat aja, waktu yang dikasih buat kita belajar tentang tugas kita pas hari H itu mepet banget. Nggak cukup lah, apalagi banyakan petugas di sini orang baru semua, cuma satu dua orang yang pernah punya pengalaman menjadi petugas”, ungkap Agus yang sekaligus menjadi ketua KPPS di tempat yang sama dengan di mana Faizal bertugas. Ia mengungkapkan betapa minimnya tenaga honorer yang bertugas di tingkat KPPS dan ditambah dengan kurangnya penyampaian materi bagi pelaksanaan pemilu.

Mereka juga bicara perihal jam kerja yang ternyata benar-benar di luar ekspektasi

Petugas TPS bekerja

“Bekerja penuh hampir 2 malam nggak tidur itu ya awalnya nggak kebayang sama sekali di awal”, ucap Agus. Dia menceritakan bagaimana proses mulai dari pencoblosan hingga penghitungan suara yang ternyata memakan waktu di luar dugaan. Bekerja hampir sampai subuh dalam dua hari berurut-turut baginya adalah sebuah tugas yang harus diselesaikan dan tak pernah terbayangkan sebelumnya.

Di kecamatan Tempel sendiri, banyak diberitakan petugas di tingkat KPPS yang mengalami sakit pasca pemilu, beberapa bahkan harus mendapat perawatan di rumah sakit daerah. Hampir semuanya mengalami kelelahan dan kurang tidur. Dan pada faktanya, mereka bekerja dari pagi hari hingga subuh menjelang. Beberapa di antaranya merupakan petugas yang berumur tua dan mengalami sakit pada bagian punggung.

Di lain tempat, Febri, salah satu petugas perempuan di daerah Minggir juga menceritakan hal yang tak jauh berbeda dengan apa yang telah diungkapkan oleh Agus dan Faizal sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa di tempatnya bertugas, semuanya adalah orang baru. Perekrutannya pun juga secara tiba-tiba. Uang untuk relawan yang dijanjikan oleh KPU sebelumnya pun tak luput dari masalah.

“Ya tetep turun sih kalau uangnya, cuma ya itu, kan nggak dikasih tau sejak awal kalau ternyata bakalan dipotong per kepala”, tuturnya menjelaskan jika ternyata uang yang pada awalnya dijanjikan H+1 setelah hari H pemilu ternyata baru turun setelah seminggu kemudian. Itu pun juga setelah petugas KPPS melakukan unjuk rasa secara langsung di kabupaten. Selain mengalami keterlambatan pembagian uang honor, ternyata dalam pelaksanaannya juga dilakukan pemotongan dana meskipun tidak banyak. Namun hal itu juga tidak dijelaskan sejak awal perjanjian.

Alih-alih masyarakat membela, tudingan adanya kecurangan pemilu dari kita pun menambah “mangkel” para petugas yang merelakan dirinya bekerja hampir 2 x 24 jam nyaris tanpa tidur

Relawan Pemilu via Hipwee

Akmal, seorang petugas KPPS di Samigaluh, Kulonprogo dalam wawancara singkat kami melalui telepon mengungkapkan bahwa tingkat presentase kemungkinan kecurangan yang bakal terjadi di level KPPS itu kecil sekali.

“Gimana mau curang mas, untuk materi aja kami kurang banget, teknis juga seadanya, kerja 2 hari hampir nggak tidur, gitu kok ya masih dibilang curang”, jelasnya.

Dengan dijadikannya satu antara pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif lainnya yang sekaligus kali pertama di Indonesia, banyak sekali pihak yang menyayangkan konsep tersebut, tak terkecuali mereka yang bertugas di level KPPS. Ini bisa jadi merupakan salah satu kritik bagi pemilu yang akan datang untuk mempertimbangkan lagi konsep yang akan dilaksanakan.

Kejadian serupa dalam pemilu mendatang tak boleh terulang lagi, semuanya harus bisa belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Hal ini perlu untuk dilakukan evaluasi total, mulai dari level pelaksanaan paling dasar hingga pusat, semuanya harus dilakukan perbaikan. Pesta demokrasi seharusnya menjadi perayaan yang tidak menyakitkan bagi rakyat. Tumbangnya korban jiwa akibat lalainya sistem yang dibentuk adalah tragedi memilukan bagi sejarah demokrasi di Indonesia.