Tak Hanya Curah Hujan Seperti Kata Pemerintah, Banjir di Kalimantan Selatan Juga Dipicu Oleh Alih Fungsi Lahan

Sungai Barito di Kalimantan meluap pada Jumat (15/1) karena nggak sanggup menampung curah hujan tinggi sejak 10 hari sebelumnya. Akibatnya, sebanyak lebih dari 24 ribu rumah di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) terendam banjir.

Nggak sedikit masyarakat Indonesia yang kaget dengan bencana ini. Pasalnya, selain dikenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai, Kalimantan sejak lama juga dikenal sebagai paru-paru dunia karena memiliki hutan yang luasnya mencapai 40,8 juta hektar.

Presiden Jokowi dalam kesempatannya meninjau lokasi banjir pada Senin (18/1), mengatakan ini merupakan banjir terbesar yang melanda Kalsel dalam 50 tahun terakhir. Ia pun menyampaikan curah hujan yang sangat tinggi sebagai biang keladi bencana, yang hingga saat itu telah memaksa 100 ribu warga mengungsi dan mengakibatkan 16 orang warga meninggal.

“Curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik air, sekarang ini masuk sebesar 2,1 miliar kubik air,” katanya seperti dikutip dari Republika.

Jokowi nggak salah, beliau hanya mengesampingkan faktor lain penyebab banjir Kalsel

View this post on Instagram

A post shared by Joko Widodo (@jokowi)

Apa yang disampaikan Jokowi memang nggak salah. Faktanya curah hujan memang tinggi dan Sungai Barito memang meluap. Namun, hal tersebut bukan satu-satunya penyebab. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional menilai pernyataan Jokowi tersebut telah mengesampingkan faktor lain, yakni alih fungsi lahan yang membuat daerah serapan air berkurang.

“Memang banjir ini diduga kuat akibat ekosistem yang sudah kehilangan daya dukungnya, sehingga ketika ada cuaca ekstrem, maka daya dukungnya kolaps dan mengakibatkan bencana,” kata Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati seperti dikutip dari Jawa Pos, Sabtu (16/1).

Ekosistem yang sudah kehilangan daya dukung seperti disampaikan Nur Hidayati bisa kita lihat salah satunya dari menurunnya populasi hutan Kalimantan sejak 10 tahun terakhir. Ada banyak laporan yang bisa ditelusuri. Dari dalam negeri, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) lewat keterangan resminya melaporkan sejak 2010-2020 memang terjadi alih fungsi lahan yang signifikan.

Secara lengkap dijelaskan dalam 10 tahun terakhir hutan primer di Kalsel berkurang sebanyak 13 ribu hektar, hutan sekunder berkurang 116 ribu hektar, sawah berkurang 146 ribu hektar, dan semak belukar berkurang 47 ribu hektar. Sementara di sisi lain, perluasan area perkebunan meningkat secara signifikan yakni sebesar 219 ribu hektar.

Lebih spesifik di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Barito yang mengalami banjir, LAPAN memiliki data yang menunjukkan total area perkebunan mencapai 650 ribu hektar. Sementara KLHK mencatat penurunan luas hutan alam di DAS Sungai Barito mencapai 62,8%.

Mengapa hujan bukan satu-satunya penyebab banjir Kalsel?

Kapal tongkang batu bara melintas di atas Sungai Barito | Marwan Mohamad, CC BY-SA 4.0 via commons.wikimedia.org

Untuk memahami apa kaitan antara alih fungsi lahan, sungai, hujan, dan banjir, Nur Hidayati seperti dikutip dari Vice menjelaskan bahwa tanpa hutan, daya serap tanah terhadap air hujan semakin berkurang. Hal tersebut akan membuat aliran di permukaan semakin besar, sehingga aliran tersebut turut menggerus tanah untuk masuk ke sungai. Akibatnya, terjadi yang namanya sedimentasi atau pengendapan di sungai, yang membuat daya tampung sungai berkurang. Hal ini berkontribusi langsung pada banjir.

Oleh karena itu, dalam bencana banjir Kalsel ini, hujan sebagaimana dituturkan Jokowi, nggak bisa dijadikan pesakitan tunggal. Nggak heran juga kalau Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono melayangkan kritik pedas dan tegas kepada Jokowi yang hanya menggaris bawahi hujan sebagai penyebab banjir.

“Presiden Jokowi ke Kalsel kalau hanya menyalahkan hujan dan sungai mending nggak usah ke Kalsel,” kata Kisworo seperti dikutip dari Kompas, Selasa (19/1).

Lebih dari pada itu, Kisworo menjelaskan harusnya Jokowi datang ke Kalsel untuk mengusut akar persoalan banjir, dengan mengundang para perusahaan pemilik tambang dan kelapa sawit untuk duduk bersama. Karena secara nggak langsung mereka bertanggung jawab atas darurat ruang dan darurat bencana ekologis di Kalsel.

Secara keseluruhan, Kisworo mencatat 50% lahan di Kalsel telah beralih fungsi jadi tambang batubara dan perkebunan sawit, dengan rincian 33% tambang dan 17% sawit.

Pemerintah daerah Kalsel berjanji akan melakukan evaluasi penggunaan lahan dalam waktu dekat

Ilustrasi deforestasi di Kalimantan | IndoMet in the Heart of Borneo, CC BY 2.0 via commons.wikimedia.org

Walhi Kalsel seperti dikutip dari Tempo.co juga merekomendasikan sembilan poin yang mesti diambil pemerintah dalam merespons bencana banjir ini. Di antaranya adalah melakukan audit, menghentikan izin baru, penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan, perbaikan atau pemulihan kerusakan lingkungan termasuk sungai dan drainase serta mengevaluasi rencana tata ruang yang pro terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan.

Hal tersebut disampaikan karena banjir sejatinya sudah menjadi bencana berulang di Kalsel, dan yang kali ini terjadi seharusnya sudah bisa diprediksi terkait laporan cuaca BMKG. Namun, pemerintah dinilai gagap dalam penanganan sehingga masyarakat yang harus membayar mahal.

Merespons bencana banjir yang terjadi di provinsinya, Sektretaris Daerah Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar kepada BBC Indonesia mengatakan berjanji untuk mengusut penyebab banjir, dengan melakukan evaluasi terhadap penggunaan lahan dalam waktu dekat.

“Kami akan kaji secara komprehensif apa penyebabnya sehingga tidak terulang. Karena yang terdampak sangat luas hampir 2,6 juta hektar. Kita kaji dari sisi penggunaan lahan, aliran sungai dan pemukiman,” jelasnya.

Semoga apa yang jadi biang keladi banjir di Kalsel ini bisa segera ditangani, karena seperti kata Nur Hidayati, bencana banjir bukan takdir atau kehendak alam, melainkan sesuatu yang bisa dicegah.