5 Hal yang ‘Entah ke Mana’ di Debat Perdana Pilpres 2019 Kemarin #Pendapat

Menonton Debat Pilpres adalah cara paling sehat bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang seharusnya memang kita hadapi sebagai rakyat Indonesia pada 17 April nanti. Kamu boleh muak dengan tetek bengek  twitwar atau cekcok buah hoaks-hoaks  di grup Whatsapp keluarga hingga ceramah-ceramah agama tidak bertanggung jawab. Tapi di sisi lain kita juga harus mafhum untuk tidak bisa lepas tangan dari peran menentukan masa depan negeri, pun jika secara sadar kamu memutuskan untuk tidak memilih.  Maka debat Pilpres yang sudah diatur sedemikian rupa adalah panggung unjuk gigi capres-cawapres yang patut kita ikuti dan perbincangkan secara rasional dan guyub.

Lumrah bila kemudian kita menaruh harapan tinggi terhadap debat perdana kemarin. Sayang seribu sayang, jalannya debat penuh lubang dan ketidakharmonisan antara tema dan gagasan yang disampaikan.

Jalannya debat dengan topik besar Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme itu tak terlalu mengejutkan sebenarnya. Pasangan Jokowi-Ma’ruf berjuang mencari celah untuk memamerkan “prestasi” pemerintahan sekarang sembari terlihat mudah sekali uring-uringan setiap mendapat kritik dari paslon lawannya. Sementara Prabowo-Sandi yang memang sudah selazimnya mencari peluang mengkritik pemerintah cukup intens mencecar aspek ekonomi. Apapun masalahnya, sebabnya adalah kurang harta.

Beberapa momen kocak yang sudah dinantikan para pegiat meme juga muncul.

Misalnya, kesalahan Prabowo mengatakan bahwa “Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia”. Sekadar mengoreksi, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), luas Jawa Tengah 32,544.12 km persegi, sedangkan luas Malaysia 330,345 km persegi. Mengingat Haiti pernah salah dikiranya berada di Afrika, bisa jadi beliau mengira Karawang masih masuk ke Jawa Tengah. Maaf, siapa tahu.

Begitu juga Ma’ruf Amin yang terlampau anteng, kukuh mengusung prinsip “diam itu emas” dan “saya dukung pernyataan Pak Jokowi”. Ya kali, masa tidak mendukung 🙁

Secara umum, kamu bisa mendapatkan rangkuman kronologis jalannya debat Pilpres kemarin di sini. Nah, tapi dari situ sepertinya ada banyak isu dan bahasan yang “lenyap” padahal seharusnya banyak dipercakapkan di debat kemarin. Berikut adalah beberapa yang tercatat di kepala saya:

1. Problem tumpang tindih regulasi jadi santapan di awal, namun hampir tidak ada satupun (jika malah tidak ada sama sekali) regulasi spesifik yang dilontarkan sebagai contoh.

UU ITE merupakan salah satu regulasi terkini yang sifatnya sangat antagonis bagi undang-undang lainnya, terutama UU Pers dan UU Perlindungan Konsumen. Atau ada juga UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dari era Soekarno yang kini terkebiri oleh beragam regulasi sektoral yang eksploitatif sehingga memungkinkan tanah-tanah rakyat diambil seenaknya untuk kepentingan investor. Apalagi? , Menurut catatan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, ada sekitar 62 ribu regulasi di Indonesia. Mantaplah kalian yang kuliah di jurusan Hukum 🙂

Regulasi-regulasi itu tak disinggung di debat tadi malam. Jawaban kedua calon cenderung normatif, paling mentok adalah solusi berupa pembentukan lembaga baru bertaraf nasional. Jokowi menyatakan akan membuat Pusat Legislasi Nasional sebagai ruang konsultasi antara pemerintah pusat dan daerah lewat satu pintu koordinasi. Sementara Prabowo bakal membentuk Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk tujuan serupa.

Usut punya usut, pemerintah sebetulnya sudah punya lembaga yang bertugas untuk itu, yakni Direktorat Jenderal Perundang-undangan serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berada langsung di bawah manajemen Kementerian Hukum dan HAM. Nah, lho?

Jadi sebenarnya pangkal permasalahan ribuan regulasi yang ruwet dan silang selimpat itu adalah karena terletak banyaknya peraturan perundang-undangan setingkat menteri yang proses pembentukannya kurang harmonis. Repotnya, tiap regulasi tentu mewakili kepentingan pihak-pihak tertentu, yang kebanyakan bersifat sektoral. Akhirnya kembali juga ke problem konflik kepentingan.

Seharusnya ada kekuatan atau asas hukum yang mampu lebih tegas membasmi regulasi-regulasi yang memang tidak relevan dan kontraproduktif dengan regulasi lainnya.

Tapi debat kemarin tidak membawa wacana ini sampai ke sana.

2. Korupsi adalah penyakit sepanjang zaman dan mestinya solusinya paling matang. Tapi kenapa malah tidak tepat sasaran ya?

Sejak awal saya sudah kurang sepakat dengan pendekatan Prabowo-Sandi yang menyasar eskalasi kesejahteraan gubernur, PNS, dan elit-elit dalam pencegahan korupsi. Pertama, itu pendekatan yang tidak mengandung empati terhadap jutaan rakyat yang jauh lebih membutuhkan suntikan bantuan ekonomi, apalagi kinerja para gubernur dan PNS ini masih perlu dievaluasi. Kebijakan ini juga berarti legitimasi bahwa korupsi bisa dimaklumi jika ada masalah dengan pendapatan. Kedua, apakah kebutuhan–yang sering tertukar dengan konsep keinginan–manusia akan pernah menyentuh kata cukup? Bagaimana ukurannya? Bukankah yang penting dalam pencegahan korupsi adalah sistem hukum, mental, dan pendidikan?

Apesnya, Prabowo juga sempat jatuh dalam kubang blunder dengan mengatakan, “Ini kan demokrasi, Pak. Kita umumkan saja ke rakyat, kalau rakyat nggak mau milih ya nggak akan dipilih, kan begitu? Yang jelas kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum, kalau memang hukum mengizinkan kalau dia dianggap masih bisa, dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya nggak seberapa…”

*”OMG!!!” – dalam hati Sandiaga Uno*

Pada satu kesempatan pula, Prabowo diharuskan memberikan pertanyaan tentang korupsi dan terorisme. Ia lalu sempat mengawali dengan pertanyaan soal konflik kepentingan pejabat di pemerintahan sekarang: “Apakah bapak bisa meyakini dan menjamin bahwa pejabat-pejabat yang bekerja untuk bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi, kelompok atau bisnis?”

Masih agak nyambung, tapi perlahan jawabannya mulai melipir ke soal kebijakan pangan: impor beras, gula, dan komoditas lain yang memang tidak menguntungkan petani-petani kita. Pangan memang salah satu cacat terbesar pemerintahan kita sekarang, maka bisa jadi memang itu wilayah isu rentan yang diincar Prabowo. Andai punya waktu menjawab lebih lama, mungkin beliau akan menyebutkan semua harga bahan sembako di pasar ~

Di sisi lain, Jokowi–yang terkesiap dengan topik “dadakan” itu–bertahan dengan melayangkan argumen andalan–tapi zonk.  “Ya, kalau memang ada dan bapak memiliki bukti-bukti yang kuat … ya, jalankan aja. Mekanisme hukum dilaporkan saja ke polisi, laporkan saja ke KPK, laporkan saja ke kejaksaan.”

Hmmmm, mohon maaf nih Pak Jokowi, kita sedang berdebat soal gagasan dan arah pemerintahan lho. Bukan sedang melakukan grebekan PNS selingkuh. Kenapa jawabannya defensif begitu melulu, Pak 🙁

3. Jawaban untuk pertanyaan soal terorisme cenderung paling memuaskan dibanding isu lainnya, tapi bukan berarti tak ada cela

Akhirnya yang dinanti-nanti umat tiba. Ma’ruf Amin mengeluarkan suara–meski diiringi dengan raut wajah deg deg seeer dari Jokowi. Strategi yang lumayan berdasar mengingat keberadaan Ma’ruf Amin menjadi ganjalan dan memunculkan berjuta pertanyaan bagi komitmen Jokowi untuk menggebuk perkembangan intoleransi dan radikalisme di Indonesia.

Dan untungnya, jawaban Ma’ruf cukup menyejukan. Beliau menegaskan MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad. Ma’ruf juga menyatakan perlunya peran organisasi keagamaan dan pelurusan pemahaman agama untuk mencegah kejahatan terorisme. Sayangnya, tampak argumennya memang condong mewakili agama islam, apalagi ia berulangkali merujuk ke Alquran.

Akhirnya ini dimanfaatkan oleh Prabowo dengan gagasan yang perlu diapresiasi. Pertama, ia ingin menumpaskan stigma bahwa terorisme selalu terkait dengan agama Islam. Selain itu, Prabowo juga kembali mengeksplorasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial sebagai biang kerok benih-benih radikalisme. Meski sudah sering jadi perdebatan apakah masalah ekonomi adalah pemicu aktif terorisme, tapi idenya cukup rasional.

Sayangnya, analisis soal kemiskinan maupun pelurusan pemahaman agama dari kedua kubu ini masih terlampau mentah. Belum ada yang mampu mengelaborasikan langkah-langkah konkretnya secara lebih menjanjikan, misalnya apa tindakan untuk kampus-kampus atau institusi pendidikan yang banyak menjadi medan tumbuh suburnya radikalisme dan sebagainya.

4. Intoleransi dan menyeruaknya politik identitas adalah keresahan baru di Indonesia. Dan sebenarnya mesin-mesin partai para calon punya andil mempolitisir itu. Eh, tapi isu ini cuma hadir sekelebat lalu lenyap dalam debat

Kita punya kesempatan mendengarkan jawaban penting dari isu ini lewat pertanyaan dari amplop E pada segmen 2:

“Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama, etnis, golongan, dan pandangan politik. Namun, dalam kenyataan, masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi HAM, apa strategi Anda untuk mengatasi masalah-masalah ini?”

Sayangnya, jawaban Jokowi-Ma’ruf terlalu normatif. Di sisi lain, Sandiaga Uno malah mengarahkan jawaban entah ke mana. Ia justru bercerita tentang Najib, seorang nelayan di pantai Pasir Putih Cilamaya, Karawang, yang dikriminalisasi. Dan itu bukan karena alasan SARA, melainkan karena mengambil pasir untuk menanam mangrove di hutan bakau. “Di bawah Prabowo-Sandi, hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil. Kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka,” ujarnya.

Asyiaaaap. *ndak paham*

5. Terakhir, kasus HAM kok sepertinya sama-sama angker dan dihindari keduanya?

Pada Pemilu 2014, Jokowi (dan Jusuf Kalla) menggebu-gebu menggaungkan isu HAM untuk menaklukan Prabowo, selaku oposisi yang memang masih punya utang yang sampai sekarang belum ditindak secara hukum.

Namun, sejak menang dan menjabat sebagai pemimpin negara, posisi Jokowi kini malah tak lagi menguntungkan untuk kembali mengungkit isu tersebut secara besar-besaran. Ibaratnya, jika Jokowi hendak berkoar-koar lagi, Prabowo tinggal bilang,”Lha silakan saya ditangkap. Kan situ presidennya.”

Dan Jokowi terbukti tidak berkutik. Presiden kita ini punya rapor merah terkait isu HAM selama kepemimpinannya. Nasib Munir dan Wiji Thukul tak segera mendapat kejelasan, sementara daftar para aktivis agraria yang jadi korban kriminalisasi kian menggunung. Jokowi dinilai tak maksimal menggunakan kewenangannya, dan membiarkan Jaksa Agung atau aparat hukum lain tak patuh ketika diberi perintah menyelesaikan kasus-kasus itu. Padahal Komnas HAM telah melimpahkan berkas penyelidikan beberapa kasus pelanggaran HAM berat.

Alhasil, kemarin HAM hanya mejadi kata kunci yang disenggol-senggol (12 kali oleh jokowi, dan 2 kali oleh Prabowo) tanpa jadi narasi yang utuh, bahkan Jokowi sempat membuatnya melebar ke kasus hoaks Ratna Sarumpaet. Jika mau suuzan  kritis, seakan-akan kedua kubu sudah japri sepakat untuk tidak saling memperbincangkannya. Merugi dong netizen yang bisa-bisanya ingat tahun pernikahan Raul Lemos dan Krisdayanti tapi lupa dengan isu-isu penting masa lalu seperti itu.

Oke, jadi berapa nih skor untuk Jokowi-Maruf versus Prabowo-Sandi di debat perdana kemarin VERSIMU?

#HipweeJurnal adalah ruang dari para penulis Hipwee kesayanganmu untuk berbagi opini, pengalaman, serta kisah pribadinya yang seru dan mungkin kamu perlu tahu