5 Alasan Kenapa Ongkos Kampanye Politik Mahal. Bisa Jadi Gara-gara Ini Banyak yang Korupsi

Tahukah kamu, kalau dana kampanye calon presiden, anggota legislatif, atau kepala daerah sekalipun itu super duper mahal? Satu pasangan saja kadang bisa menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar cuma buat kampanye lo! Secara nggak langsung, katanya sih fakta ini yang bikin budaya korupsi di Indonesia susah dihapuskan. Soalnya waktu sudah terpilih, para pejabat ini butuh uang lebih buat menutup modal yang sudah mereka keluarkan di awal masa kampanye. Karena mengandalkan gaji dan tunjangan saja nggak cukup, alhasil banyak yang memilih jalan lain buat mendapat dana instan.

Jadi nggak heran ya kenapa banyak caleg stres karena nggak terpilih, padahal mereka sudah jor-joran mengeluarkan biaya. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, sebenarnya uang sebanyak itu buat apa sih? Seandainya dana kampanye bisa dibuat lebih murah, pasti jadi nggak banyak pejabat melakukan korupsi demi menutup modal. Kali ini Hipwee News & Feature sudah merangkum ulasannya buat kamu. Simak bersama yuk!

1. Selain bisa buat beli villa mewah di Bali, uang berpuluh-puluh miliar di zaman sekarang juga bisa buat maju pilkada lo. Katanya ongkos terbesar malah buat bayar “mahar” ke parpol

Bayar “mahar” ke parpol via manado.tribunnews.com

Istilah “mahar” dalam pernikahan ternyata juga berlaku di dunia politik. Seorang caleg umumnya maju Pilkada dengan diusung partai politik tertentu. Nah, ternyata si caleg ini harus bisa membayar “mahar” kalau mau diusung parpol pilihannya. Setiap parpol mematok harga yang berbeda-beda, mungkin makin populer partai, makin mahal “mahar”nya ya. Pengalaman Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti misalnya, ia mengaku diminta Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, menyerahkan uang Rp40 miliar kalau mau dicalonkan sebagai Cagub Jatim. Ini baru “mahar” doang lo, belum yang lain-lain!

2. Selain “mahar”, para calon juga harus menyiapkan dana buat survei. Survei ini buat memetakan gimana persepsi masyarakat di setiap daerah terhadap pasangan calon

Survei kampanye via www.jpnn.com

Sebelum kampanye berlangsung, tim sukses setiap paslon pasti akan melakukan survei terlebih dulu. Survei ini gunanya buat memetakan daerah-daerah mana yang kira-kira mendukung si paslon. Dengan survei ini tim sukses jadi tahu mana saja daerah penyebaran dukungan, popularitas, dan elektabilitas paslonnya. Jadi sasaran kampanyenya lebih efektif. Survei ini jelas nggak gratis. Tim yang melakukan survei juga pasti dibayar dong.

3. Nah setelah survei, saatnya memikirkan promosi untuk menarik perhatian publik. Cetak baliho dan bikin iklan biasanya jadi alternatif promosi yang paling banyak dilakukan

Promosi pakai baliho via www.riaumandiri.co

Baliho, poster, billboard, atau iklan layar LED yang sering kita lihat di pinggir jalan itu ternyata ya dibuat dengan memakai dana kampanye, guys. Buat iklan luar ruang itu aja banyak kandidat yang sampai mengeluarkan puluhan miliar. Mereka memasang iklan-iklan itu di banyak titik, nggak heran kalau biayanya jadi mahal. Selain baliho, banyak juga yang sampai menyewa jasa pembuat video iklan buat ditampilkan di media sosial. Atau kalau calonnya punya TV sendiri biasanya ya ditayangkan di TV-nya sendiri.

4. Meskipun politik uang dilarang, tapi bagi-bagi duit ke warga saat akan dilakukan pemilihan masih banyak ditemui di daerah-daerah lo

Politik uang via pilarbanten.com

Politik uang atau istilah kasarnya “menyogok” warga pakai duit biar dipilih itu sebenarnya dilarang. Tapi meski begitu, masing-masing calon boleh membagikan barang dengan nilai nggak lebih dari Rp25 ribu. Nah, bagian ini juga butuh dana nggak sedikit. Masih mending yang dibagikan barang itu di satu kota aja. Kalau belasan, puluhan, atau mungkin ratusan kota gimana?

5. Tahapan lain yang cukup menguras kantong adalah pendanaan saksi waktu pemungutan suara. Di Jawa Barat ada lo calon yang butuh dana Rp20 miliar cuma buat bayar saksi

Pendanaan saksi via jogja.tribunnews.com

Saksi ini hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tiap-tiap wilayah. Setiap parpol biasanya menghadirkan saksi masing-masing. Fungsinya untuk mengawal proses pemilihan sampai akhir, biar terhindar dari kecurangan. Saksi ini juga bertugas memastikan penghitungan surat suara dan rekapitulasi suara berlangsung baik dan benar. Para saksi tentu bukan relawan yang nggak butuh bayaran. Parpol atau calon kandidat harus menyiapkan dana buat membayar mereka. Dananya bisa sampai miliaran!

Sebetulnya, dana kampanye ini bisa diperoleh dari banyak sumber, selain bisa dari dana pribadi, para pasangan calon bisa mendapatnya dari negara (subsidi APBD), dari parpol pengusung, atau dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Dan untuk pengeluaran dana kampanye sendiri nggak ada batasan. Mau sampai triliunan pun boleh-boleh aja. Yang ada batasannya itu besaran sumbangannya. Seperti dikutip dari Kompas, kalau kita mau menyumbang sebagai perseorangan batasnya Rp2,5 miliar, tapi kalau mewakili badan usaha non-pemerintah batasnya sampai Rp25 miliar.

Hmm.. kalau boleh berharap, harusnya pemilu itu yang murah-murah aja nggak sih.. Soalnya kalau murah, kan jadi nggak mendorong pemimpin melakukan korupsi buat menutup modal. Mungkin ke depannya perlu aturan baru soal pemilu, biar lebih murah, tapi tetap efektif. Menurutmu gimana nih, guys?